JAKARTA - Penguatan ideologi Pancasila kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan aparatur negara, termasuk di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penekanan ini muncul dalam kegiatan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kualifikasi Pratama bagi pegawai BNN yang digelar di Lido, Bogor, Jawa Barat.
Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam sambutannya menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara yang wajib dijadikan pedoman seluruh aparatur.
Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, kata dia, menjadi rujukan penting bagi aparatur BNN dalam melaksanakan tanggung jawab melayani masyarakat sekaligus menjaga marwah negara.
“Kerja sama BNN dan BPIP ini adalah bentuk komitmen untuk memperkuat ideologi bangsa di kalangan aparatur,” ujar Komjen Pol. Suyudi.
Membentuk Agen Pancasilais di Lingkungan BNN
Suyudi menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan sebuah ikhtiar untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja BNN.
Ia berharap pelatihan PIP mampu melahirkan Agen Pancasilais, yaitu para pegawai BNN yang tidak hanya memahami ideologi bangsa secara teoritis, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam budaya kerja dan pelayanan publik.
“Dengan penguatan ideologi ini, aparatur BNN dapat menjadi agen perubahan yang membawa semangat gotong royong dan integritas, sehingga produktivitas organisasi semakin meningkat,” tambahnya.
Para peserta diminta mengikuti pelatihan dengan penuh kesungguhan. Sebab, keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana individu aparatur mampu menerapkan Pancasila sebagai pedoman etika sekaligus nilai dasar dalam bertugas.
Peran Strategis BPIP dalam Pembinaan Ideologi
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Diklat PIP merupakan langkah awal yang penting untuk memperkuat karakter aparatur negara.
Menurutnya, aparatur yang berkarakter Pancasila akan lebih siap menjadi aktor kunci dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
“Aparatur negara harus memiliki karakter dan etika Pancasila agar mampu menjadi aktor kunci dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Yudian juga mengingatkan bahwa pembinaan ideologi tidak boleh bersifat sporadis. Ia menekankan perlunya perencanaan yang sistematis, terarah, dan melibatkan seluruh elemen bangsa agar cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Ideologi Pancasila dalam Tugas P4GN
Yudian menyoroti peran BNN yang memiliki amanah besar dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurutnya, tugas berat tersebut tidak hanya membutuhkan strategi hukum dan operasional, tetapi juga landasan ideologi yang kokoh.
Dengan penguatan ideologi Pancasila, aparatur BNN diharapkan mampu menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam melaksanakan misi pemberantasan narkotika.
“Pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur BNN merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan mereka tetap selaras dengan jati diri bangsa,” kata Yudian.
Teladan Bagi Lingkungan dan Masyarakat
Selain itu, Yudian berpesan agar peserta diklat tidak hanya menjadi teladan di lingkungan kerja, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.
Dengan begitu, keberadaan aparatur BNN bukan hanya sebatas menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat menginspirasi masyarakat luas.
“Keteladanan dalam perilaku akan lebih kuat dibandingkan sekadar kata-kata. Karena itu, setiap aparatur harus menunjukkan nilai Pancasila dalam tindakan,” tegas Yudian.
Diklat sebagai Langkah Strategis
Kegiatan Diklat PIP yang digelar BNN bekerja sama dengan BPIP dilaksanakan secara blended learning atau pembelajaran campuran mulai 29 September hingga 3 Oktober 2025. Bertempat di Aula Ki Hadjar Dewantara, PPSDM BNN, Lido, Bogor, pelatihan ini diikuti pegawai BNN dengan semangat tinggi.
Diklat ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat ideologi di lingkungan BNN, terutama bagi aparatur yang setiap hari berhadapan dengan tantangan besar dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika.
Dengan kurikulum yang menggabungkan aspek teori, praktik, dan diskusi nilai, pelatihan ini diharapkan menjadi bekal yang kuat untuk mewujudkan aparatur BNN yang Pancasilais, profesional, dan berintegritas.
Sinergi Ideologi dan Pelayanan Publik
Penguatan Pancasila dalam tubuh BNN sejalan dengan tujuan besar reformasi birokrasi, yaitu menghadirkan aparatur negara yang melayani masyarakat dengan integritas, transparansi, dan semangat gotong royong.
Suyudi meyakini, bila aparatur BNN mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, maka setiap kebijakan dan pelayanan publik akan lebih dekat dengan rakyat, lebih adil, dan lebih manusiawi.
“Pancasila adalah pedoman dan prinsip yang mengatur penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat. Dengan menjadikannya dasar, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas,” tegasnya.
Harapan untuk Masa Depan
Melalui sinergi BNN dan BPIP dalam membumikan Pancasila, pemerintah berharap tercipta aparatur yang tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas teknis, tetapi juga kuat secara ideologis.
Dengan aparatur yang Pancasilais, visi besar Indonesia Emas 2045 semakin mungkin terwujud, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada karakter dan jati diri bangsa.
“Penguatan ideologi bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mendesak agar setiap aparatur tetap teguh pada prinsip bangsa, meski menghadapi berbagai tantangan global,” pungkas Yudian.