JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan asosiasi transportasi. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pembentukan Tim Teknis Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan dilakukan secara menyeluruh agar target zero ODOL pada 2027 dapat tercapai.
“Nanti kita gabung, kemudian kita merumuskan kegiatan atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Timeline sudah jelas, 2027 harus zero ODOL,” ujar Menhub seusai rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Pendekatan Multisektoral
Menhub menjelaskan, keberhasilan target zero ODOL membutuhkan pelibatan beberapa kementerian strategis, antara lain:
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Korps Lalu Lintas
Pelibatan kementerian tersebut dilakukan untuk merumuskan langkah strategis menekan praktik kendaraan ODOL serta memastikan kebijakan diterapkan secara adil, konsisten, dan selaras dengan kepentingan sektor transportasi nasional.
Selain itu, asosiasi pelaku usaha angkutan juga dilibatkan agar suara sektor swasta terdengar dan implementasi zero ODOL tidak memberatkan pengemudi maupun operator logistik.
Pembentukan Tim Teknis dan Agenda Rapat
Rapat di ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, melibatkan Menhub, perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen (API), Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 4 Agustus 2025, yang membahas pembentukan tim kecil antara Komisi V DPR, Kemenhub, kementerian/lembaga terkait, dan asosiasi pengemudi. Tujuannya adalah menyusun tahapan implementasi zero ODOL secara bertahap dan terukur, sekaligus menampung aspirasi seluruh pihak.
Menhub menekankan pentingnya keterlibatan kementerian lain agar isu ODOL tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenhub. Misalnya, pengemudi dapat menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan pelatihan SDM kepada kementerian yang relevan.
Masukan dari Pengemudi dan Asosiasi
Dalam pertemuan tersebut, Menhub mendengarkan masukan langsung dari pengemudi logistik mengenai beberapa hal:
Standarisasi kendaraan agar sesuai regulasi ODOL
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di sektor transportasi
Dukungan kesejahteraan bagi pengemudi logistik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan beberapa usulan konkret dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, antara lain:
Perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa biaya PNBP
Penyediaan rumah bersubsidi bagi pengemudi logistik
Fasilitasi pendidikan bagi anak pengemudi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP)
Usulan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan kebijakan zero ODOL berbasis keselamatan dan kesejahteraan, sehingga pengemudi tidak terbebani dan dapat menjalankan tugas logistik dengan optimal.
Strategi Menuju Zero ODOL 2027
Target zero ODOL pada 2027 bukan sekadar angka, melainkan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi dan kelancaran logistik nasional. Strategi yang disusun meliputi:
Koordinasi lintas kementerian untuk langkah terukur dan komprehensif
Pelibatan asosiasi pengemudi dan sektor swasta untuk implementasi kebijakan yang adil
Peningkatan standarisasi kendaraan agar sesuai regulasi ODOL
Program pelatihan dan kesejahteraan pengemudi agar SDM sektor transportasi lebih profesional
Dengan pendekatan multisektoral, pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga mendorong efisiensi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembentukan Tim Teknis Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan menunjukkan langkah serius pemerintah untuk mewujudkan zero ODOL 2027. Strategi ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, asosiasi pengemudi, dan DPR RI untuk memastikan kebijakan diterapkan secara adil, konsisten, dan berdampak positif bagi sektor transportasi nasional.
Selain keselamatan transportasi, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan pengemudi melalui perpanjangan SIM, program rumah bersubsidi, dan pendidikan anak pengemudi. Dengan demikian, zero ODOL bukan hanya target regulasi, tetapi juga program inklusif yang memperkuat sektor logistik dan meningkatkan kualitas hidup pengemudi.