JAKARTA - Transformasi sektor transportasi nasional mulai diarahkan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah mendorong perubahan besar dengan menjadikan kendaraan listrik sebagai tulang punggung mobilitas di masa depan. Kebijakan ini tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga sektor industri dan pertanian.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya strategis dalam menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan di Indonesia.
Rencana Besar Elektrifikasi Kendaraan Nasional
Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerapkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia secara menyeluruh. Ia menegaskan kendaraan listrik bukan hanya untuk mobil dan motor dalam kehidupan sehari-hari melainkan hingga truk dan traktor.
“The whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik,” katanya dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab” di akun Youtube Prabowo Subuanto.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan besar di sektor energi dan transportasi. Elektrifikasi kendaraan diharapkan menjadi fondasi penting bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.
Kendaraan Bensin Dibatasi untuk Kalangan Tertentu
Ia pun menegaskan, jika orang kaya ingin kekeuh menggunakan bensin tidak akan dipermasalahkan. Namun ia mengingatkan, mereka akan membayar seharga minyak dunia.
“Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari silakan lu pakai bensin, lu bayar aja harga dunia. Mau USD200 kan, lu orang kaya kok,” ungkapnya.
Pernyataan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam penggunaan energi. Kendaraan berbahan bakar fosil tidak lagi menjadi pilihan utama, melainkan opsi terbatas bagi kalangan tertentu dengan konsekuensi biaya tinggi.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan Jadi Pertimbangan
Baginya, langkah ini adalah game changer. Bukan hanya pada aspek ekonomi tapi juga lingkungan. Pada aspek ekonomi, pengguna motor listrik bisa memangkas pengeluaran mereka hingga 20%. Kemudian pada sisi lingkungan, di Cina sendiri sudah nyata terlihat udara sangat bersih.
“Jadi ini this is our game changer. Ini game changer Cina Tiongkok dia sudah punya 800 gigawatt. Dia (Cina) the most advance,” ucapnya.
“Saya pernah ingat saya enggak tahu ya 10 tahun atau berapa tahun yang lalu saya di Beijing siang-siang kuning kalau enggak salah sebelum Olimpiade itu. Smokish kuning siang hari kita enggak berani keluar ya sekarang clean,” jelasnya lagi.
Pengalaman tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana transformasi energi dapat berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Kebijakan WFH Dinilai Hemat Konsumsi BBM
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan work from home (WFH) satu hari yang direncanakan pemerintah berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Menurut Purbaya, berdasarkan perhitungan kasar, penghematan BBM dari kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20%. Namun, ia menegaskan angka tersebut bukan hasil perhitungannya secara langsung dan masih bersifat estimasi awal.
“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Kasarlah sepertiseperti limanya. Kira-kira 20%,” ucapnya usai melaksanakan Shalat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara merata pada semua sektor pekerjaan karena beberapa aktivitas tetap membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja.
WFH ASN dan Dukungan Pengurangan BBM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melaksanakan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Nantinya akan ada imbauan pula bagi pekerja swasta.
"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah lebaran kita akan berlakukan," ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Pemerintah berencana menerapkan WFH bagi ASN untuk mengurangi beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, ada pula rencana pelaksanaan belajar dari rumah bagi anak sekolah.
Airlangga menjelaskan, WFH berlaku untuk kategori ASN bukan pelayanan publik. Dia juga membuka kemungkinan adanya imbauan WFH bagi pekerja swasta.
"(WFH berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak.. bukan pelayanan publik," ujarnya.
"(Akan dibahas dengan) Kemnaker dan Mendagri. (Pelaksanaannya) Satu hari aja," Airlangga menambahkan secara singkat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi konsumsi energi fosil sekaligus mendorong efisiensi nasional. Kombinasi antara elektrifikasi kendaraan dan kebijakan WFH diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi dan pola kerja yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, serta berkelanjutan di masa depan.