JAKARTA - Pemerintah membuka peluang relaksasi terukur terhadap kuota produksi batu bara dan nikel di tengah gejolak harga komoditas global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah ini bersifat hati-hati dan akan dilakukan secara terbatas, menyesuaikan kondisi pasar internasional.
“Andaikan harganya stabil terus, bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi, tetapi terukur,” ujar Bahlil.
Pernyataan ini menegaskan kesiapan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan produksi dengan dinamika pasar, tanpa mengganggu keseimbangan supply dan demand.
Pada 2026, pemerintah telah menetapkan kuota produksi batu bara sekitar 600 juta ton, turun sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Sedangkan untuk bijih nikel, kuota dibatasi pada 250–260 juta ton, lebih rendah dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton. Pemangkasan ini didasari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan global sepanjang 2025, yang memengaruhi harga komoditas.
Ketidakseimbangan Pasar dan Dampaknya Terhadap Harga
Ketidakseimbangan supply dan demand sepanjang 2025 membuat harga batu bara sempat menembus 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025. Namun, pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pada awal 2026 memicu lonjakan harga lebih tinggi.
Dalam sepekan, harga batu bara melonjak dari di bawah 120 dolar AS per ton menjadi melampaui 130 dolar AS per ton. Lonjakan ini dipicu gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang memengaruhi pasar energi global secara keseluruhan.
Relaksasi Terukur Sebagai Strategi Penyesuaian
Bahlil menegaskan bahwa relaksasi yang akan dilakukan bersifat terbatas dan terukur, dengan tujuan menjaga keseimbangan supply dan demand serta stabilitas harga.
“Kami doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kami akan melakukan relaksasi terukur. Yang namanya relaksasi terukur itu terbatas dan tetap menjaga kestabilan supply dan demand, dan harga,” ujarnya.
Strategi ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk kepentingan domestik tanpa mengganggu stabilitas pasar global.
Instruksi Presiden untuk Memaksimalkan Penerimaan Negara
Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan optimalisasi penerimaan negara dari komoditas batu bara untuk menangkap keuntungan mendadak (windfall profit) akibat kenaikan harga energi global.
Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Relaksasi produksi yang diatur secara hati-hati juga menjadi salah satu instrumen untuk menyeimbangkan antara kebutuhan domestik dan peluang finansial dari harga komoditas yang meningkat.
Penyesuaian RKAB dan Rencana Produksi
Pemerintah berencana segera merevisi RKAB batu bara tahun 2026 untuk menyesuaikan target produksi dan penerimaan negara. Revisi ini dilakukan untuk merespons kenaikan harga di pasar internasional serta menjaga agar produksi tetap sesuai kapasitas dan kebutuhan strategis nasional.
Dengan penyesuaian kuota yang fleksibel dan terukur, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan kepentingan industri, pasar global, dan penerimaan negara, tanpa menimbulkan gejolak pasokan domestik.