JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, kembali menyoroti pentingnya penentuan hari pelaksanaan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Menurutnya, WFH bukan hanya sekadar fleksibilitas kerja, tetapi juga strategi penghematan energi dan efisiensi mobilitas.
Namun, pemilihan hari yang tepat menjadi faktor krusial agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai tanpa menimbulkan peluang libur panjang yang merugikan.
Alasan WFH Sehari di Tengah Pekan
Irawan mengusulkan agar pelaksanaan WFH dilakukan setiap hari Rabu. Ia menilai hari tersebut lebih strategis dibandingkan Senin, Kamis, atau Jumat. "Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya.
Pertimbangannya, kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," jelasnya.
Menurut Irawan, memilih hari di tengah pekan akan meminimalkan risiko pekerja memanfaatkan WFH sebagai alasan untuk bepergian atau mengambil cuti panjang.
Hal ini dianggap penting agar produktivitas tetap terjaga dan tujuan kebijakan, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), tercapai. Ia menekankan bahwa meski pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hari WFH, Jumat sebaiknya dihindari.
"Potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," tambahnya.
Tujuan WFH untuk Efisiensi Energi
Salah satu tujuan utama WFH, menurut Irawan, adalah mengurangi penggunaan BBM.
Jika pekerja yang WFH justru memanfaatkan kesempatan untuk berlibur, maka tujuan penghematan ini tidak akan tercapai. Irawan menekankan, penerapan WFH harus selaras dengan berbagai kebijakan terkait, termasuk penyediaan energi, logistik kebutuhan pokok, dan pelayanan publik.
"Yang dibutuhkan harus dirumuskan secara prudence, relevant dan bisa membantu dalam situasi sulit," katanya. Dengan kata lain, WFH bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk menjaga efisiensi sumber daya.
Pandangan Pemerintah tentang Hari Pelaksanaan WFH
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pemerintah menilai WFH secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap produktivitas kerja dan penerimaan negara. Salah satu opsi yang dibahas adalah WFH satu hari dalam sepekan. Penentuan hari pelaksanaan, menurut Purbaya, harus mempertimbangkan dampak paling minimal terhadap produktivitas.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” ujarnya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih belum memastikan apakah WFH akan menjadi wajib bagi sektor swasta atau hanya bersifat imbauan. “Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi WFH masih harus disesuaikan dengan kondisi sektor masing-masing, terutama untuk sektor yang memerlukan kehadiran fisik di lokasi kerja.
Keseimbangan antara Produktivitas dan Fleksibilitas
Kebijakan WFH menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan produktivitas dan fleksibilitas kerja. Pemilihan hari yang tepat tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada sistem logistik, pelayanan publik, dan konsumsi energi nasional.
Dengan menetapkan WFH di Rabu, diharapkan masyarakat tetap menjalankan pekerjaan dari rumah tanpa tergoda untuk memperpanjang libur atau melakukan perjalanan wisata.
Irawan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merancang kebijakan ini agar tujuan penghematan BBM dan efisiensi mobilitas masyarakat dapat tercapai. Selain itu, keselarasan antara kebijakan WFH dan penyediaan kebutuhan dasar warga menjadi faktor penting.
Kebijakan ini harus relevan dan efektif dalam situasi sulit, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi publik.
Secara keseluruhan, penentuan hari WFH menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini. WFH di Rabu memungkinkan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas, mengurangi risiko libur panjang, dan mendukung strategi nasional untuk efisiensi energi.
Sementara itu, pemerintah tetap meninjau secara menyeluruh setiap kebijakan untuk memastikan keseimbangan antara produktivitas kerja, penerimaan negara, dan kebutuhan masyarakat.