JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
SE ini menekankan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) untuk ASN Pemda, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akselerasi layanan digital.
Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026, menetapkan WFH satu hari dalam seminggu, yaitu setiap Jumat, sementara unit layanan publik tetap diwajibkan melaksanakan WFO. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja ASN agar lebih modern dan adaptif terhadap dinamika birokrasi serta kebutuhan masyarakat.
Mendorong Transformasi Budaya Kerja yang Efektif
Surat Edaran ini dirancang untuk mendorong tercapainya budaya kerja yang efektif dan efisien bagi ASN Pemda. Penerapan WFH sekaligus mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi proses birokrasi, sehingga ASN tetap produktif meski bekerja dari rumah.
Tito menekankan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan kemampuan ASN Pemda mengimplementasikan SPBE dengan baik. SE ini bertujuan mengoptimalkan kinerja ASN melalui mekanisme pengawasan WFH dan WFO yang jelas serta memastikan target kerja tetap tercapai.
Pelaksanaan WFH dan WFO Secara Selektif
Unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap wajib menjalankan WFO. Sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif, sambil memastikan kinerja dan target kerja ASN tetap tercapai. Hal ini menjamin fleksibilitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Beberapa layanan yang dikecualikan dari WFH antara lain kebencanaan, ketertiban umum, kebersihan, dukcapil, perizinan penanaman modal, layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan daerah. Pendekatan ini menjaga keberlangsungan layanan vital bagi masyarakat.
Penghematan Anggaran Melalui Perubahan Budaya Kerja
Mendagri menekankan perlunya perhitungan potensi penghematan anggaran akibat WFH-WFO. Gubernur, wali kota, dan bupati diminta menghitung penghematan masing-masing dan memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi budaya kerja juga berdampak positif terhadap efisiensi anggaran.
Evaluasi kebijakan dilakukan setiap dua bulan. Bupati dan wali kota wajib melaporkan pelaksanaan SE kepada gubernur paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya, sementara gubernur melaporkan ke Mendagri paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. Mekanisme ini memastikan akuntabilitas dan transparansi implementasi SE.
Optimalisasi Kinerja ASN dengan Pendekatan Modern
Kebijakan ini sekaligus mendorong ASN Pemda bekerja dengan pendekatan modern, berbasis digital, dan adaptif. Tito menekankan WFH bukan sekadar fleksibilitas, tetapi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas ASN serta mempercepat transformasi birokrasi di seluruh daerah.
Dengan pelaksanaan WFH-WFO yang terencana, ASN diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja modern tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan WFH-WFO
Mendagri menegaskan seluruh implementasi SE akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif, sekaligus menjaga kesinambungan layanan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan daerah menyesuaikan penerapan WFH sesuai kondisi dan kapasitas masing-masing.
Kebijakan ini diharapkan mendorong ASN Pemda menjadi lebih modern, produktif, dan responsif. Dengan pengawasan yang jelas, fleksibilitas kerja, serta pemanfaatan teknologi, SE ini menjadi fondasi penting bagi budaya kerja ASN yang adaptif, efisien, dan produktif.