JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, termasuk dalam alokasi dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditetapkan sebesar Rp5,04 triliun pada tahun 2025. Namun, DPR juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap proyek IKN guna memastikan efektivitas dan efisiensinya.
Anggota DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai bahwa proyek IKN perlu dikaji ulang, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan sejak awal perencanaannya. Ia menyoroti beberapa aspek krusial, termasuk aksesibilitas bagi masyarakat, yang mayoritas masih berdomisili di Pulau Jawa.
"Pembangunan IKN ini perlu dievaluasi kembali, meskipun sudah mendapat anggaran besar di era pemerintahan sebelumnya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah aksesibilitas masyarakat ke IKN, terutama mengingat tingginya mobilitas penduduk yang selama ini terpusat di Jakarta," ujar Bambang Haryo.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 5 juta orang setiap harinya beraktivitas di Jakarta dengan menggunakan berbagai moda transportasi, termasuk kendaraan pribadi, transportasi publik, hingga berjalan kaki. Jika ibu kota dipindahkan ke IKN, pilihan transportasi masyarakat akan sangat terbatas pada moda laut dan udara, yang memiliki keterbatasan kapasitas.
"Jika misalnya 1 juta orang per hari harus menuju IKN dengan moda udara yang bertarif Rp1,5 juta, maka diperlukan Rp1,5 triliun per hari atau Rp3 triliun untuk perjalanan pulang-pergi. Dalam setahun, anggaran transportasi masyarakat bisa mencapai Rp1.095 triliun, belum termasuk akomodasi. Ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan efisiensi tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Bambang menyoroti keterbatasan infrastruktur transportasi di IKN dan sekitarnya. Kapasitas bandara di IKN saat ini hanya dapat menampung 600 penumpang per hari, sementara Bandara Balikpapan sebagai penunjang hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun. Hal ini jauh dari cukup jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penumpang harian yang dapat mencapai 1,5 juta orang.
"Dengan jumlah pesawat yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 480 unit, dan kapasitas rata-rata 150 penumpang per pesawat, hanya 72 ribu orang yang dapat diangkut per hari. Ini masih jauh dari kebutuhan yang ada. Apron di Bandara Balikpapan hanya dapat menampung sekitar 20-30 pesawat, sementara Bandara IKN memiliki kapasitas yang lebih kecil lagi. Pertanyaannya, bagaimana mengakomodasi seluruh penumpang ini?" jelasnya.
Dari segi ekonomi, Bambang menilai pembangunan IKN dapat menjadi beban berat bagi anggaran negara serta masyarakat dalam jangka panjang. Selain biaya pembangunan yang signifikan, beban ekonomi masyarakat akibat biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi juga perlu dipertimbangkan.
"Negara seharusnya memberikan layanan yang efisien bagi masyarakatnya. Jika kebijakan ini justru meningkatkan beban ekonomi rakyat, maka perlu ada evaluasi mendalam. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak justru membebani masyarakat dengan pengeluaran yang lebih besar," tegasnya.
Sebagai solusi, Bambang mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan model ibu kota ganda, di mana Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan utama, sementara IKN menjadi pelengkap untuk mendukung pengelolaan negara, terutama bagi wilayah Indonesia bagian timur.
"Saya menyarankan agar IKN tidak menjadi pengganti penuh Jakarta, tetapi berfungsi sebagai ibu kota kedua yang melengkapi peran Jakarta. Hal ini akan lebih realistis dan efektif dalam memastikan kelancaran layanan pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(kkz/kkz)