Lonjakan Kasus PHK di Awal 2025, 18 Ribu Lebih Pekerja Kehilangan Pekerjaan

Foto: Ilustrasi PHK

JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi tantangan serius di awal tahun 2025. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 18.610 tenaga kerja terdampak PHK hanya dalam dua bulan pertama tahun ini.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Januari 2025 yang hanya mencatat 3.325 kasus PHK. Artinya, dalam kurun waktu sebulan, jumlah pekerja yang terkena PHK melonjak lebih dari empat kali lipat, dengan tambahan sekitar 15.000 orang yang kehilangan pekerjaan pada Februari.

Data tersebut dipublikasikan melalui portal resmi Satu Data Kemnaker pada Minggu (6/4), yang mencatat laporan PHK dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Stimulus Nataru: Tiket Transportasi Murah dan Insentif

Jawa Tengah Catat Kasus PHK Tertinggi

Dari seluruh provinsi yang melaporkan PHK, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Sebanyak 10.677 pekerja di provinsi ini dilaporkan kehilangan pekerjaan—jumlah ini mencakup 57% dari total PHK nasional hingga akhir Februari. Menariknya, tidak ada laporan PHK dari Jawa Tengah pada bulan Januari.

Kenaikan drastis juga terlihat di Provinsi Riau, di mana kasus PHK naik dari 323 orang di Januari menjadi 3.530 orang di Februari—atau meningkat hampir sepuluh kali lipat.

Sementara itu, lonjakan signifikan juga terjadi di Jawa Timur dengan 978 kasus PHK di Februari, setelah tidak ada laporan di bulan sebelumnya. Di Banten, jumlah PHK meningkat dari 149 orang menjadi 411 orang dalam periode yang sama.

DKI Jakarta menjadi provinsi ketiga dengan jumlah PHK tertinggi secara keseluruhan, dengan total 2.650 pekerja terkena PHK. Namun, berbeda dari daerah lain, angka ini tidak mengalami peningkatan antara Januari dan Februari.

Rincian Kasus PHK Berdasarkan Provinsi (hingga Februari 2025):

Jawa Tengah – 10.677 orang

Riau – 3.530 orang

DKI Jakarta – 2.650 orang

Jawa Timur – 978 orang

Banten – 411 orang

Bali – 87 orang

Sulawesi Selatan – 77 orang

Kalimantan Tengah – 72 orang

Kepulauan Riau – 67 orang

Sumatera Selatan – 25 orang

Jawa Barat – 23 orang

Sulawesi Tenggara – 6 orang

Bangka Belitung – 3 orang

Sumatera Utara – 2 orang

Sumatera Barat – 2 orang

Pemerintah terus memantau situasi ketenagakerjaan secara berkala dan mendorong pelaku usaha untuk mengedepankan dialog sosial sebelum mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja.

(kkz/kkz)