Purbaya Pilih Tak Naikkan Cukai Demi Lindungi Industri Rokok
JAKARTA - Di tengah perdebatan panjang soal kebijakan fiskal dan tekanan dari berbagai pihak, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan: Purbaya menyebut keputusan tersebut sebagai upaya menjaga keberlangsungan industri tembakau nasional agar tidak mati dan tetap bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Setiap kebijakan kan ada pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka. Kan saya sudah hitung alasannya. Kenapa? Karena saya enggak mau industri kita mati. Terus dibiarkan yang ilegal hidup,” ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Selasa (30 September 2025).
Pernyataan itu menjadi jawaban atas kritik yang bermunculan setelah pemerintah memastikan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan. Bagi Purbaya, keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan matang, termasuk mendengar langsung aspirasi dari pelaku industri rokok di Tanah Air.
Baca Juga
Aspirasi Pengusaha Jadi Pertimbangan Utama
Dalam keterangannya, Purbaya menyebutkan bahwa kebijakan tidak menaikkan cukai rokok merupakan respons atas permintaan dari para pengusaha rokok yang selama ini menjadi penggerak utama industri tembakau nasional. Mereka menilai beban tarif yang ada saat ini sudah cukup berat, sehingga penambahan cukai dikhawatirkan akan memukul kelangsungan usaha.
“Dia (pengusaha rokok) enggak minta turun sih. Mereka bilang enggak usah naik, sudah cukup, sambil dijaga market di sini,” ucap Purbaya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa industri rokok memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga tenaga distribusi. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan fiskal, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi.
“Kan masyarakat butuh penghidupan kan. Harus ada keseimbangan kebijakan lah saya bilang,” imbuhnya.
Keputusan Setelah Bertemu GAPPRI dan Raksasa Industri
Keputusan Purbaya untuk menahan tarif cukai rokok tak lepas dari pertemuannya dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada Jumat (26 September 2025). Dalam pertemuan itu hadir sejumlah pemain besar industri rokok nasional, termasuk PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
Dari pertemuan tersebut, mayoritas pelaku usaha menyampaikan satu pesan utama: cukup pertahankan tarif yang ada saat ini. Mereka tidak menuntut penurunan, tetapi berharap pemerintah tidak menambah beban cukai yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
“Mereka bilang asal enggak diubah sudah cukup. Ya sudah saya enggak ubah, tadinya padahal saya mikir mau nurunin. Tapi mereka bilang udah cukup, yaudah, salah mereka. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja, yaudah kita enggak naikin. Jadi tahun 2026 tarif cukai (rokok) tidak kita naikin,” ujar Purbaya saat media briefing di kantornya.
Selain itu, para pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk pengembangan industri tembakau. Pemerintah, kata Purbaya, akan menyaring usulan tersebut agar tidak berpihak pada satu kelompok saja atau merugikan kelompok lain.
“Kita akan diskusikan sama mereka sehingga masukannya tidak menguntungkan satu atau merugikan yang lain,” kata dia.
Protes dari Masyarakat dan Kelompok Kesehatan
Keputusan pemerintah ini tidak serta-merta disambut positif oleh seluruh pihak. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis kesehatan mengecam langkah tersebut, menilai bahwa tidak menaikkan cukai akan memperlambat upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.
Bahkan, protes datang dalam bentuk unik. Purbaya diketahui menerima puluhan papan bunga berisi sindiran dari berbagai organisasi yang menilai kebijakan itu berpihak pada kepentingan industri. Menanggapi hal tersebut, Purbaya bersikap santai.
“Enggak apa-apa, karangan bunganya wangi,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian konsumsi rokok melalui jalur lain, seperti kampanye kesehatan, pengawasan rokok ilegal, dan peningkatan edukasi masyarakat.
Industri Rokok Sebagai Penopang Ekonomi
Di balik pro dan kontra tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa industri rokok memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, serta menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai.
Purbaya menyebutkan bahwa jika cukai dinaikkan secara agresif, dikhawatirkan justru akan mendorong peredaran rokok ilegal. Selain menggerus penerimaan negara, fenomena ini juga dapat mengancam kelangsungan industri resmi yang selama ini patuh terhadap regulasi pemerintah.
“Karena saya enggak mau industri kita mati. Terus dibiarkan yang ilegal hidup,” tegasnya lagi.
Menuju Kebijakan yang Lebih Seimbang
Ke depan, Purbaya memastikan pemerintah akan terus berdialog dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik terkait kebijakan cukai tembakau. Tujuannya bukan hanya menjaga industri tetap hidup, tetapi juga memastikan kebijakan cukai mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Kita akan diskusikan sama mereka sehingga masukannya tidak menguntungkan satu atau merugikan yang lain,” tegasnya.
Dengan keputusan ini, tahun 2026 akan menjadi tahun pertama dalam beberapa tahun terakhir tanpa kenaikan tarif cukai rokok. Pemerintah berharap, kebijakan tersebut bisa memberi ruang bagi industri untuk tumbuh lebih stabil, sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 menunjukkan pendekatan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan industri nasional. Meski menuai kritik, langkah ini dianggap penting untuk menjaga jutaan lapangan kerja, menstabilkan pasar, dan mencegah maraknya peredaran produk ilegal.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyeimbangkan kepentingan fiskal, ekonomi, dan kesehatan masyarakat melalui dialog terbuka dan kebijakan yang adaptif. “Harus ada keseimbangan kebijakan,” tegasnya.
Rekomendasi
