Freeport Tambah 12 Persen Saham Gratis untuk Indonesia

Freeport Tambah 12 Persen Saham Gratis untuk Indonesia

JAKARTA - Keputusan terbaru dari Freeport memberi angin segar bagi posisi Indonesia dalam kepemilikan tambang emas dan tembaga raksasa tersebut. 

Dalam proses negosiasi yang awalnya menargetkan divestasi sebesar 10%, ternyata Indonesia berhasil memperoleh hasil lebih besar.

 Freeport sepakat memberikan tambahan 12 persen saham secara gratis, sebuah capaian yang tidak hanya memperkuat kendali negara, tetapi juga membuka peluang manfaat ekonomi lebih besar di masa mendatang.

Baca Juga

Pupuk Indonesia Patuhi Aturan Danantara Soal Larangan Perjalanan Dinas

Kabar ini disampaikan oleh Rosan Roeslani, Bos Danantara, yang mengungkapkan bagaimana negosiasi berjalan cukup intens sebelum akhirnya dicapai kesepakatan bersejarah tersebut.

“Gratis saham 12%,” kata Rosan. Ia menambahkan, “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa divestasi tambahan yang diterima Indonesia bukan sekadar angka formalitas, tetapi menjadi wujud nyata keberhasilan diplomasi ekonomi dan negosiasi strategis dengan perusahaan tambang global sekelas Freeport.

Dari Target 10 Persen Menjadi 12 Persen

Pada mulanya, pemerintah Indonesia melalui MIND ID (Inalum) mengincar tambahan 10% saham Freeport. Angka ini dianggap realistis dalam kerangka negosiasi lanjutan setelah divestasi besar pada tahun 2018. 

Namun, perkembangan terbaru justru melampaui ekspektasi. Freeport menyetujui tambahan 12% saham, yang berarti 2% lebih tinggi dari target awal.

Langkah ini sekaligus menunjukkan adanya fleksibilitas dan goodwill dari Freeport dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan Indonesia.

Tambahan kepemilikan saham ini akan langsung memperkuat posisi negara dalam pengelolaan PT Freeport Indonesia (PTFI), sebuah aset strategis yang menguasai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.

Jejak Divestasi Sebelumnya: Indonesia Sudah Kuasai 51,2%

Sejarah divestasi Freeport sudah dimulai sejak 2018. Saat itu, Indonesia resmi mengambil alih 51,2% saham PT Freeport Indonesia melalui holding industri pertambangan Inalum (kini bernama MIND ID). 

Langkah tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam kedaulatan sumber daya alam, karena untuk pertama kalinya mayoritas saham perusahaan tambang besar tersebut berada di tangan negara.

Dengan tambahan saham baru, posisi Indonesia semakin kokoh. Bila hanya tambahan 10%, maka kepemilikan MIND ID akan naik menjadi sekitar 61%. 

Namun dengan adanya kesepakatan terbaru—yakni 12%—Indonesia diproyeksikan menguasai 63,2% saham PTFI. Angka ini menandai kendali yang semakin dominan bagi Indonesia, sekaligus memberi ruang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis.

Komitmen Freeport di Luar Tambang

Selain soal divestasi saham, kesepakatan dengan Freeport juga mencakup kontribusi sosial yang tidak kalah penting. Rosan menyampaikan bahwa Freeport bersedia membangun dua universitas dan dua unit rumah sakit di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan peran serta tenaga medis sekaligus membuka akses pendidikan lebih baik di kawasan yang selama ini identik dengan aktivitas tambang. 

Komitmen ini bisa membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Syarat Perpanjangan IUPK Freeport

Tambahan saham bukanlah semata hadiah, melainkan bagian dari persyaratan penting. Freeport membutuhkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang akan berakhir pada 2041. 

Dalam rangka memperpanjang izin tersebut, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah divestasi tambahan saham kepada pemerintah Indonesia.

Dengan menyepakati penambahan 12% saham, Freeport menunjukkan keseriusannya untuk tetap beroperasi di Indonesia setelah 2041. 

Hal ini bukan hanya menjamin keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberi kepastian bahwa aset strategis seperti tambang tembaga dan emas tetap bisa dikelola dengan kendali negara yang lebih dominan.

Implikasi Ekonomi dan Strategis

Kesepakatan ini membawa implikasi besar:

Peningkatan pendapatan negara
Dengan kepemilikan lebih dari 63%, pemerintah memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan bisnis sekaligus memperoleh bagian keuntungan lebih besar.

Penguatan posisi tawar Indonesia
Kepemilikan mayoritas saham membuat pemerintah lebih leluasa dalam menentukan strategi jangka panjang, baik terkait hilirisasi, smelter, maupun kontribusi sosial ekonomi Freeport.

Jaminan keberlanjutan operasi Freeport
Kesepakatan divestasi sekaligus memuluskan jalan Freeport untuk memperpanjang IUPK, sehingga operasi tambang bisa tetap berjalan dengan kepastian hukum.

Dampak sosial bagi Papua
Pembangunan rumah sakit dan universitas di wilayah operasional tidak hanya akan berdampak langsung pada masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat citra Freeport sebagai perusahaan yang ikut berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski kesepakatan ini dianggap kemenangan diplomasi ekonomi, tantangan masih terbentang. Pemerintah harus memastikan agar kepemilikan saham mayoritas benar-benar memberi manfaat signifikan bagi rakyat Indonesia, bukan sekadar angka di atas kertas.

Pembangunan dua universitas dan rumah sakit juga harus dijaga kualitasnya, agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. 

Selain itu, pengelolaan tambang Freeport ke depan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, agar tidak meninggalkan beban ekologis bagi generasi mendatang.

Penutup

Kesepakatan tambahan saham 12% dari Freeport kepada Indonesia menjadi momen penting dalam perjalanan panjang pengelolaan sumber daya alam negeri ini. Dari target awal 10%, Indonesia justru mendapat lebih, sehingga total kepemilikan kini bisa mencapai 63,2%. 

Ditambah dengan komitmen pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, kesepakatan ini berpotensi membawa manfaat berlapis: ekonomi, sosial, dan strategis.

Namun, sebagaimana setiap perjanjian besar, implementasi akan menjadi kunci. Bila dijalankan dengan baik, langkah ini bisa dicatat sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah negosiasi pertambangan Indonesia.