Menteri Kesehatan Dorong Percepatan Sertifikat Higienis Dapur MBG
JAKARTA - Upaya memperkuat keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin ditegaskan pemerintah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur MBG segera mendapatkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini dinilai penting sebagai jaminan bahwa makanan yang disediakan aman, sehat, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Baca JugaHarga Mobil Listrik Oktober 2025, Pilihan Stabil dan Kompetitif
Budi menekankan, percepatan penerbitan SLHS harus dilakukan oleh seluruh suku dinas (sudin) kesehatan di daerah. Ia menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mengingat jumlah dapur MBG yang sangat besar.
“Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya, Bapak Ibu, supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada,” ujar Budi.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Menkes menegaskan bahwa proses sertifikasi higienis tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah.
Karena itu, ia sudah menginstruksikan agar dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mempercepat pengurusan sertifikat begitu ada permohonan dari SPPG.
“Hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri, ke seluruh kabupaten/kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini,” tambah Budi.
Langkah ini dinilai penting agar dapur MBG dapat beroperasi dengan standar kesehatan yang lebih terjamin. Dengan dukungan pemerintah daerah, diharapkan proses penerbitan SLHS bisa berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian dalam pengecekan standar kebersihan.
Tantangan di Lapangan
Meski dorongan percepatan sudah diberikan, data terbaru menunjukkan masih banyak dapur MBG yang belum mengantongi sertifikat higienis.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan, dari 8.583 dapur MBG yang tercatat per 22 September 2025, hanya 34 dapur yang sudah memiliki SLHS.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu tidak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” kata Qodari.
Dengan demikian, sebanyak 8.549 dapur MBG hingga kini masih belum bersertifikat. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengingat program MBG sudah berjalan luas di berbagai daerah. Tanpa sertifikat higienis, potensi risiko keracunan makanan bisa lebih besar.
Perlunya Standar Higienis
SLHS dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga kualitas makanan dalam program MBG. Sertifikat ini memastikan dapur yang mengolah makanan memiliki fasilitas sanitasi memadai, sumber air bersih, prosedur pengolahan yang higienis, serta tenaga pengolah yang memahami standar kesehatan.
Menkes menekankan bahwa penyederhanaan prosedur penerbitan bukan berarti menurunkan standar. Justru, dengan aturan yang lebih ringkas, proses dapat lebih cepat, tetapi tetap menjaga esensi pemeriksaan. “Kita ingin ribuan SPPG ini bisa segera bersertifikat tanpa mengurangi aspek kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, sebagaimana diungkapkan Qodari, keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada satu instansi.
Dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah.
Dengan terbitnya SLHS, SPPG dapat lebih dipercaya masyarakat karena jaminan mutu dan kebersihan sudah diakui secara resmi.
Selain itu, sertifikasi ini juga sejalan dengan semangat pencegahan ketimbang penanganan, sehingga mengurangi kemungkinan kasus keracunan yang sebelumnya sempat terjadi di beberapa daerah.
Komitmen Menkes
Budi menegaskan, komitmen Kementerian Kesehatan adalah memastikan program MBG berjalan tanpa kendala, khususnya dari sisi kesehatan pangan. Ia mengingatkan, program sebesar ini tidak boleh mengabaikan detail penting seperti higienis dapur dan keamanan konsumsi.
“Setiap dapur MBG harus punya standar yang sama. Tidak boleh ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Itu kenapa SLHS menjadi kewajiban, bukan pilihan,” jelasnya.
Ia juga berharap DPR dapat mendukung langkah percepatan penerbitan sertifikat dengan memberikan pengawasan sekaligus dorongan kepada pemerintah daerah agar lebih aktif.
Harapan ke Depan
Keberhasilan penerapan SLHS di seluruh dapur MBG diharapkan membawa dampak positif jangka panjang. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas program, juga akan mencegah munculnya masalah kesehatan yang bisa merugikan banyak pihak.
Program MBG sendiri menargetkan pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Dengan dukungan sistem yang kuat, mulai dari penyediaan bahan makanan hingga pengolahan yang higienis, manfaat program dapat lebih optimal dirasakan.
Menkes menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa target percepatan dapat tercapai dalam waktu dekat.
“Kalau kita semua bergerak bersama, baik pusat maupun daerah, sertifikat higienis ini bisa segera dimiliki seluruh SPPG. Ini demi kesehatan dan masa depan generasi kita,” pungkasnya.
Rekomendasi
