Percepatan IKN Dorong Prospek BUMN Karya dan Konstruksi

Percepatan IKN Dorong Prospek BUMN Karya dan Konstruksi

JAKARTA — Kepastian regulasi melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 memberi sinyal kuat terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kebijakan ini dipandang mampu mengangkat optimisme pelaku pasar dan emiten konstruksi, terutama BUMN Karya, dalam menggarap proyek strategis jangka panjang.

Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 800–850 hektare dalam waktu tiga tahun. Di dalamnya mencakup penyelesaian 20% gedung perkantoran, 50% hunian layak, serta pemindahan antara 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara.

Adhi Karya Siap Perluas Portofolio

Baca Juga

Pelindo Dorong Inovasi Sosial Melalui TJSL Award Nasional 2025

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menjadi salah satu emiten yang menyambut positif percepatan ini. Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menegaskan perusahaan siap berperan aktif, baik dalam pembangunan infrastruktur dasar maupun proyek-proyek tematik di kawasan IKN.

“Perseroan optimistis dapat berkontribusi aktif sekaligus meningkatkan pendapatan. Beberapa paket berjalan yang akan selesai tahun ini yaitu Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, dan ruang terbuka hijau,” ujarnya di Jakarta.

Rozi menambahkan bahwa ADHI tengah memetakan peluang tambahan proyek baru seiring langkah pemerintah mempercepat agenda pembangunan. Rekam jejak panjang ADHI dalam berbagai proyek strategis nasional menjadi modal utama untuk mengamankan porsi pekerjaan di IKN.

Dukungan Regulasi Jadi Momentum

Kalangan analis menilai hadirnya Perpres No. 79/2025 bukan sekadar aturan administratif, melainkan kepastian hukum dan politik yang menjadi dasar kuat bagi investor maupun kontraktor.

Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, menyebut regulasi ini berpotensi meningkatkan sentimen positif pasar. Namun, ia mengingatkan bahwa masalah arus kas tetap menjadi tantangan utama bagi BUMN Karya.

“Tantangan arus kas masih membayangi BUMN Karya sehingga dukungan PMN (penyertaan modal negara) atau skema KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) tetap krusial,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan IKN bisa menjadi katalis pertumbuhan kinerja jangka panjang, terutama bagi emiten yang sudah terlibat aktif sejak awal pembangunan.

Peluang untuk Emiten Lain

Selain ADHI, beberapa emiten BUMN Karya lain juga mendapat sorotan. PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) disebut sebagai salah satu yang paling diuntungkan. Hingga Juli 2025, PTPP mencatat nilai proyek berjalan di IKN mencapai Rp5,96 triliun.

Sejumlah proyek utama tengah dikerjakan, di antaranya pembangunan Airside VVIP IKN dengan nilai Rp2,18 triliun, Jalan Tol IKN Seksi 1B senilai Rp1,52 triliun, serta pembangunan Gedung PUPR Wing 2 sebesar Rp815,56 miliar.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) diperkirakan turut diuntungkan dengan spesialisasi mereka di proyek gedung dan konektivitas. Adapun PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) maupun kontraktor swasta tetap memiliki peluang, meski dalam porsi lebih terbatas.

Potensi Besar di Hunian dan Transportasi

Secara khusus, ADHI dinilai memiliki peluang kuat untuk menggarap proyek hunian ASN dan sektor transportasi. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam menyediakan pemukiman layak serta akses mobilitas yang memadai di kawasan IKN.

“Sejalan dengan arahan Perpres 79/2025, perseroan terus memetakan peluang untuk memperoleh tambahan proyek di IKN. Pada prinsipnya perseroan juga siap mendukung agenda pemerintah terkait percepatan IKN,” tambah Rozi.

Langkah ini sekaligus menjadi kesempatan bagi ADHI untuk memperluas portofolio bisnis sekaligus meningkatkan daya saing di pasar konstruksi nasional.

Dampak terhadap Sentimen Pasar

Dari sisi pasar modal, percepatan pembangunan IKN Nusantara diperkirakan menjadi faktor penggerak harga saham emiten konstruksi. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa regulasi baru memberi kepastian bagi investor.

“Hal tersebut menjadi modal kuat untuk mendorong investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur di kawasan IKN,” ujarnya.

Menurut Nafan, kepastian regulasi menjadi penopang utama peningkatan kontrak baru. Dengan dukungan ini, emiten konstruksi diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan yang sebelumnya tertekan akibat beban arus kas dan keterbatasan pendanaan.

Tantangan Tetap Membayangi

Meski prospeknya menjanjikan, tantangan di lapangan masih nyata. Masalah utama yang terus dihadapi BUMN Karya adalah likuiditas dan kebutuhan modal kerja yang besar.

Sukarno Alatas menegaskan, tanpa dukungan pemerintah melalui PMN atau skema KPBU yang efektif, perusahaan konstruksi berisiko kesulitan menjaga arus kas. Hal ini perlu menjadi perhatian agar target percepatan IKN tidak terganggu.

Selain itu, faktor eksternal seperti harga bahan bangunan, dinamika ekonomi global, dan kesiapan tenaga kerja juga turut memengaruhi kelancaran proyek.

Penutup: Momentum Strategis bagi Konstruksi

Percepatan pembangunan IKN Nusantara melalui Perpres No. 79/2025 membuka peluang besar bagi BUMN Karya dan emiten konstruksi lainnya. Bagi Adhi Karya, kesempatan ini bukan hanya menambah kontrak baru, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam peta pembangunan nasional.

Dengan dukungan regulasi, kejelasan target pembangunan, serta partisipasi berbagai pihak, IKN diharapkan menjadi proyek transformasi besar bagi Indonesia. Namun, komitmen pengelolaan arus kas dan sinergi pemerintah–swasta tetap menjadi faktor penentu keberhasilan.

Jika momentum ini terjaga, percepatan IKN tidak hanya akan memperkuat kinerja emiten konstruksi, tetapi juga memberi dampak positif bagi perekonomian secara luas.