Program Kumitra Dorong UMKM Naik Kelas dan Masuk Rantai Pasok Global

Program Kumitra Dorong UMKM Naik Kelas dan Masuk Rantai Pasok Global

JAKARTA - Upaya memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi perhatian serius pemerintah. 

Melalui peluncuran program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra), Kementerian UMKM bertekad membuka jalan lebih luas bagi para pelaku usaha mikro untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, tantangan terbesar UMKM selama ini bukan semata keterbatasan modal atau keterampilan, melainkan minimnya dukungan pasar yang berkelanjutan. 

Baca Juga

Home Credit Adalah: Syarat, Cara Daftar, hingga Cek Angsuran

Banyak pelaku usaha mikro beroperasi sendirian tanpa kepastian akses distribusi atau peluang kemitraan. Hal inilah yang membuat mereka sulit naik kelas.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama usaha mikro adalah minimnya dukungan pasar. Kumitra hadir untuk menjawab tantangan itu,” ujar Maman saat peluncuran program Kumitra di Sukabumi, Kamis.

Ruang Kemitraan Masih Sangat Luas

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan sejak 2022 hingga 2024 telah terbentuk 2.546 kesepakatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai total mencapai Rp15,9 triliun. Kemitraan ini melibatkan 725 perusahaan besar dan 1.505 pelaku UMKM dari berbagai sektor.

Kendati demikian, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, jumlah tersebut masih sangat kecil. Artinya, ruang untuk memperkuat kemitraan masih terbuka lebar.

Maman menilai, keberadaan Kumitra diharapkan menjadi katalis agar semakin banyak UMKM dapat bermitra dengan perusahaan besar. Hal ini bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga meningkatkan kualitas produk UMKM karena dituntut menyesuaikan dengan standar rantai pasok formal.

Pemberdayaan Kelompok Rentan

Program Kumitra juga membawa dimensi sosial yang penting. Menteri UMKM menekankan bahwa pemberdayaan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

Sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia adalah ibu rumah tangga yang mengandalkan usaha rumahan sebagai sumber penghasilan tambahan. 

Dengan adanya program kemitraan, mereka tidak hanya memperoleh peluang pasar, tetapi juga akses pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas. Mereka harus diberi ruang agar bisa berdaya dan masuk ke dalam rantai pasok,” tegas Maman.

Komitmen ini tercermin dalam salah satu capaian nyata Kumitra. Pada momen peluncuran di Sukabumi, Menteri UMKM bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi melepas ekspor perdana opak singkong produksi penyandang disabilitas dari PT Gemilang Agro Inovasi. 

Produk lokal tersebut berhasil menembus pasar Brunei Darussalam dengan pengiriman perdana sebanyak 28.800 pack senilai sekitar Rp284,4 juta.

Jalan UMKM ke Rantai Pasok Global

Kisah sukses ekspor opak singkong menjadi bukti bahwa UMKM, bahkan yang dikelola oleh kelompok rentan, mampu bersaing di pasar global jika mendapat dukungan yang tepat. Melalui program Kumitra, pemerintah berharap kisah serupa bisa lahir di berbagai daerah lain.

Selain membuka peluang ekspor, program ini juga diharapkan meningkatkan keterhubungan UMKM dengan perusahaan besar di dalam negeri. Dengan demikian, mereka bisa menjadi bagian dari rantai produksi yang lebih luas, bukan hanya mengandalkan pasar lokal.

Maman menambahkan, jika UMKM mampu masuk ke rantai pasok global, maka manfaat ekonomi akan jauh lebih besar. Tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Pemerintah menyadari bahwa memperkuat UMKM tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga terkait, perusahaan besar, perbankan, hingga pemerintah daerah.

Kementerian UMKM berkomitmen memberikan dukungan regulasi, fasilitasi, dan pendampingan, sementara perusahaan besar diharapkan membuka ruang kolaborasi yang adil dan berkesinambungan. Di sisi lain, lembaga keuangan juga didorong menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM mitra.

Dengan kolaborasi ini, UMKM tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam rantai pasok, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Jika program Kumitra berhasil diperluas, maka dampaknya akan terasa ganda. Dari sisi ekonomi, UMKM akan semakin produktif, nilai transaksi meningkat, dan kontribusi terhadap PDB nasional makin besar. 

Dari sisi sosial, pemberdayaan UMKM berarti meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga, khususnya mereka yang sebelumnya berada di lapisan masyarakat rentan.

Lebih jauh, penguatan rantai pasok melalui UMKM juga akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional menghadapi gejolak global. Produk lokal yang semakin kompetitif akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperluas basis ekspor nonmigas Indonesia.

Penutup

Peluncuran program Kumitra menjadi momentum penting bagi perjalanan UMKM Indonesia. Bukan hanya sekadar program pendampingan, Kumitra hadir sebagai jembatan agar pelaku usaha mikro tidak lagi berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan ekosistem rantai pasok formal yang lebih luas.

Dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, program ini membuka jalan agar UMKM, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dapat tampil sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. 

Kisah ekspor opak singkong ke Brunei Darussalam hanyalah awal dari potensi besar yang bisa digali jika kemitraan terus diperkuat.

Ke depan, jika kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan konsisten, maka target menjadikan UMKM naik kelas dan mendunia bukan sekadar cita-cita, tetapi kenyataan yang bisa segera diwujudkan.