KKP Luncurkan Rencana Aksi Nasional Tingkatkan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa RAN PPSK merupakan implementasi dari FAO Small Scale Fisheries Guidelines 2014. “Tentunya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam,” jelas Hendra di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2025.
Program ini tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga memastikan nelayan memperoleh dukungan langsung melalui berbagai program pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem laut.
Baca JugaHarga Minyak Sawit Mentah Menguat Lagi, CPO Kembali Menarik Minat Pasar
Ekonomi Biru Menjadi Dasar Kebijakan Perikanan
Hendra menegaskan bahwa RAN PPSK selaras dengan konsep ekonomi biru yang dikembangkan KKP. Dalam ekonomi biru, ekologi menjadi panglima dalam pengambilan kebijakan kelautan dan perikanan.
Peran ekonomi biru ini terlihat pada fokus KKP untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi sumber daya laut. Program ini menegaskan bahwa pembangunan perikanan harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perikanan Berkelanjutan
RAN PPSK dirancang sebagai alat kerja yang melibatkan lintas unit pemerintah, daerah, dan mitra pembangunan. Hendra menekankan bahwa dokumen ini harus mampu diimplementasikan menjadi perubahan nyata bagi nelayan.
Beberapa bentuk kolaborasi telah dijalankan, termasuk kerjasama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Fokusnya adalah meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, agar sumber daya laut tetap produktif untuk generasi mendatang.
KKP juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja di subsektor perikanan tangkap. Selain itu, kerjasama dengan PT Moores Rowland Bali (dba Starling Resources) mendukung pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan.
Dampak Nyata bagi Nelayan dan Lingkungan
Hendra menekankan bahwa keberhasilan RAN PPSK diukur dari dampak nyata terhadap nelayan. “Ukurannya bukan pada tebalnya dokumen, tapi pada perubahan yang dirasakan nelayan, yaitu pendapatan yang lebih pasti, keselamatan yang lebih baik, mutu hasil yang meningkat, ekosistem yang pulih, dan ketahanan pangan yang semakin kuat,” ujarnya.
RAN PPSK menghadirkan keseimbangan antara aspek sosial dan lingkungan. Nelayan mendapatkan perlindungan sosial dan keselamatan kerja, sementara ekosistem laut terjaga untuk mendukung produksi perikanan jangka panjang.
Program ini juga membuka peluang bagi diplomasi biru Indonesia di kancah internasional. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, hasil perikanan Indonesia dapat bersaing global tanpa mengorbankan lingkungan.
KKP menegaskan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah, komunitas nelayan, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Sinergi ini diharapkan menciptakan perikanan skala kecil yang lebih produktif, aman, dan ramah lingkungan.
Keberlanjutan perikanan skala kecil menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan pendapatan nelayan yang stabil dan kualitas hasil tangkapan yang meningkat, masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari ekosistem laut yang sehat.
RAN PPSK diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya alam lainnya. Integrasi antara perlindungan sosial, ekonomi biru, dan kolaborasi lintas sektor menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan secara nyata.
Kehadiran program ini juga menjadi momentum untuk mendorong inovasi dalam sektor perikanan. Nelayan mendapatkan akses terhadap pengetahuan baru, teknologi ramah lingkungan, dan strategi pemasaran yang lebih efisien.
Hendra menekankan bahwa semua pihak harus memastikan RAN PPSK tidak berhenti sebagai dokumen formal. Pelaksanaan yang konsisten akan menghadirkan perubahan signifikan dalam kehidupan nelayan dan pengelolaan sumber daya laut.
Dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, RAN PPSK menunjukkan bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan seiring. Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang memperhatikan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian laut.
Rekomendasi
