Cak Imin: Pemerintah Siapkan Tanah untuk Keluarga Miskin Ekstrem

Cak Imin: Pemerintah Siapkan Tanah untuk Keluarga Miskin Ekstrem

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem terus berlanjut. Salah satu langkah baru datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang mengumumkan rencana pemanfaatan tanah-tanah yang telah dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh keluarga miskin ekstrem.

Kebijakan ini diungkapkan Cak Imin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menilai, sektor pertanian merupakan pintu strategis dalam mengurangi kemiskinan ekstrem karena sebagian besar keluarga miskin bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup.

“Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” ujar Cak Imin dalam keterangan resminya.

Baca Juga

Cara Upload Bukti Pembayaran di Bukalapak yang Mudah dan Cepat

Menurutnya, tanah-tanah yang kini kembali menjadi milik negara jumlahnya mencapai jutaan hektar dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Dengan pengelolaan yang baik, langkah ini tidak hanya akan memperluas lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

Fokus pada Kemandirian Keluarga Miskin Ekstrem

Cak Imin menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan sekadar memberikan bantuan sosial, melainkan menciptakan kesempatan ekonomi berkelanjutan. Akses terhadap lahan dinilai sebagai bentuk pemberdayaan langsung yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin ekstrem tanpa ketergantungan pada subsidi.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah ingin memastikan setiap keluarga miskin memiliki sarana untuk memproduksi kebutuhan sendiri serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Selain itu, Cak Imin menambahkan bahwa pemanfaatan lahan ini akan difokuskan pada sektor pertanian produktif, seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan skala kecil. Dengan demikian, masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tetap sambil menjaga ketahanan pangan nasional.

Langkah ini, menurutnya, juga membuka peluang bagi desa-desa untuk membangun sistem ekonomi berbasis komunitas yang lebih tangguh di tengah fluktuasi ekonomi global.

Antisipasi PHK dan Penguatan Sektor Padat Karya

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin turut menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi di sejumlah perusahaan besar. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memperkuat sektor-sektor padat karya untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran yang bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga miskin.

“Ya, sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha,” tegasnya.

Sektor padat karya yang dimaksud meliputi bidang manufaktur ringan, konstruksi, hingga pengolahan hasil pertanian. Pemerintah ingin menciptakan lebih banyak lapangan kerja langsung yang dapat menampung tenaga kerja tidak terampil sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Cak Imin menilai, kombinasi antara penyediaan tanah untuk usaha produktif dan penguatan lapangan kerja padat karya akan menjadi strategi komprehensif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem yang hingga kini masih berada di kisaran 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.

Dukungan Presiden Prabowo: Pelatihan Kerja Empat Bulan untuk Keluarga Miskin

Lebih jauh, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terhadap program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem yang menekankan produktivitas dan peningkatan keterampilan.

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan ditraining maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” jelasnya.

Menurut Cak Imin, pelatihan selama empat bulan ini akan difokuskan pada keterampilan dasar dan kesiapan kerja, dengan dukungan dari berbagai lembaga pelatihan, perusahaan, dan pemerintah daerah. 

Pemerintah berharap, langkah ini dapat menjadi solusi cepat dalam menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin ekstrem sambil memberikan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk usaha mandiri.

Cak Imin juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya program jangka pendek, melainkan bagian dari transformasi ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh bersama.

Harapan untuk Masa Depan: Tanah dan Peluang Kerja sebagai Aset Sosial

Program redistribusi dan pemanfaatan tanah negara yang dikembalikan ini menjadi salah satu langkah paling konkret pemerintah dalam membangun keadilan sosial di akar rumput. Bagi keluarga miskin ekstrem, tanah bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga simbol kemandirian dan harapan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, dengan dukungan pelatihan kerja dan penguatan sektor padat karya, pemerintah berharap mampu menciptakan sistem yang saling terhubung: tanah untuk produksi, keterampilan untuk pekerjaan, dan kebijakan untuk perlindungan sosial.

Cak Imin optimistis kebijakan ini akan menjadi model pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan jika dijalankan secara konsisten di seluruh daerah.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menekan kemiskinan ekstrem secara produktif. Tidak hanya bantuan tunai, tetapi lewat kesempatan kerja dan akses tanah yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat,” tutupnya.