Harapan Baru Pengungsi Bencana Sumatera Menempati Hunian Layak Di Bulan Puasa

EK
Kamis, 19 Februari 2026
Harapan Baru Pengungsi Bencana Sumatera Menempati Hunian Layak Di Bulan Puasa
Harapan Baru Pengungsi Bencana Sumatera Menempati Hunian Layak Di Bulan Puasa

JAKARTA - Bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, Ramadan tahun ini membawa secercah harapan di tengah masa pemulihan. Fokus utama kini tertuju pada percepatan penyediaan tempat tinggal yang lebih manusiawi bagi para pengungsi. 

Langkah konkret ini diambil agar mereka yang kehilangan tempat tinggal tidak perlu berlama-lama berada di tenda darurat, terutama saat menjalankan ibadah puasa yang menuntut ketenangan dan kondisi fisik yang prima. Keinginan agar pengungsi dapat beribadah dengan lebih khusyuk menjadi penggerak utama di balik percepatan proyek infrastruktur ini. Komitmen kuat muncul dari hasil koordinasi intensif antara lembaga legislatif dan eksekutif. 

Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR kini tengah memberikan dorongan besar agar pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di berbagai titik di Sumatera dapat diselesaikan sebelum perayaan Idul Fitri 2026 atau 1447 Hijriah. Target ini dipandang krusial untuk memastikan transisi kehidupan para penyintas bencana berjalan lebih cepat dan bermartabat sebelum momen kemenangan lebaran tiba.

Target Penyelesaian Huntara Sebelum Momen Lebaran Tiba

Kepastian mengenai percepatan ini menjadi poin utama dalam kesepakatan rapat yang digelar pada Rabu (18/2/2026). Rapat tersebut mempertemukan DPR dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera dari pihak pemerintah. Agenda utama pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar agar kendala teknis di lapangan tidak menghambat distribusi hunian bagi mereka yang membutuhkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan penekanan khusus mengenai urgensi waktu dalam proyek ini. Menurutnya, huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang bagi para pengungsi untuk kembali merajut kehidupan normal, khususnya dalam aspek spiritual. 

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026," tegas Dasco saat membacakan ringkasan hasil pertemuan tersebut.

Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Tetap Dan Keamanan Geografis

Selain mengejar target jangka pendek berupa huntara, perhatian serius juga diberikan pada rencana jangka panjang, yakni pembangunan hunian tetap (huntap). DPR mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan rumah bagi korban bencana tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Diperlukan standardisasi petunjuk teknis yang ketat agar bangunan yang dihasilkan benar-benar aman dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, muncul desakan agar pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan menyeluruh. Standar pembangunan huntap harus disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah terdampak di Sumatera, mengingat potensi bencana yang berbeda-beda di setiap daerah. 

Tujuannya jelas: memastikan hunian masa depan para penyintas tidak hanya layak huni secara estetika dan fungsional, tetapi juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Relaksasi Anggaran Demi Mempercepat Proses Rekonstruksi Wilayah

Masalah pendanaan seringkali menjadi batu sandungan dalam proses pemulihan pascabencana. Menyadari hal tersebut, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah administratif yang berani melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran atau relaksasi bagi kementerian dan lembaga terkait dalam menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan mendesak di daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dasco menjelaskan bahwa fleksibilitas anggaran adalah kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh birokrasi yang kaku. 

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang relaksasi penggunaan anggaran kementerian atau lembaga untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," ujar Dasco. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan pengadaan material dan pengerjaan fisik di lapangan bisa bergerak lebih lincah.

Menjamin Kekhusyukan Ibadah Ramadan Bagi Para Penyintas Bencana

Pada akhirnya, seluruh upaya percepatan ini bermuara pada satu tujuan mulia: kemanusiaan. Menjalani ibadah di bulan suci dalam kondisi pengungsian bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penyediaan tempat tinggal yang layak menjadi bentuk empati nyata dari negara kepada rakyatnya yang sedang tertimpa musibah. 

Dasco menambahkan bahwa percepatan pembangunan huntara sangat penting agar para pengungsi dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak. Dengan tercapainya target pembangunan ini, diharapkan suasana hangat Ramadan tetap bisa dirasakan oleh para penyintas meskipun jauh dari rumah lama mereka. 

Komitmen pemerintah dan pengawasan ketat dari DPR menjadi jaminan bahwa janji hunian ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah realitas yang akan segera dinikmati oleh warga Sumatera di bulan yang penuh berkah ini. Semua pihak kini berpacu dengan waktu untuk mewujudkan Idul Fitri yang lebih cerah bagi mereka yang terdampak bencana.

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua