DPR Terapkan Penghematan Lampu Ruangan Dimatikan Lebih Awal
JAKARTA - DPR RI mulai menata ulang penggunaan anggaran dengan langkah-langkah penghematan di berbagai pos belanja. Efisiensi ini dilakukan menyusul wacana pemotongan gaji anggota DPR dan menteri-wakil menteri kabinet dalam APBN 2026.
Fokus penghematan mencakup pengurangan perjalanan dinas, konsumsi listrik, hingga pemakaian kendaraan dinas, sebagai bentuk tanggung jawab fiskal di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.
Langkah Penghematan untuk Efisiensi Anggaran
Baca Juga
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa kesekretariatan mulai melakukan penghematan di sejumlah pos anggaran. “Minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya,” ujarnya, Kamis (26/3).
Penghematan ini tidak hanya terkait dengan anggaran rutin, tetapi juga menyasar efisiensi dalam operasional harian DPR. Perjalanan dinas bagi ASN di lingkungan DPR dikurangi, kecuali untuk kegiatan mendesak. Langkah ini diambil untuk menekan pengeluaran tanpa mengganggu kinerja lembaga legislatif.
Selain itu, pengurangan konsumsi listrik menjadi fokus lain. Semua lampu ruang rapat direncanakan akan dimatikan pada pukul 20.00 WIB setiap hari, kecuali ada agenda persidangan. Indra menegaskan, “Nanti setiap hari itu jika tidak ada acara persidangan maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu, malam hari ya.”
Penggunaan Kendaraan dan BBM Disesuaikan
Selain penghematan listrik, penggunaan kendaraan dinas internal juga mulai disesuaikan. Tujuannya adalah menekan konsumsi BBM yang selama ini menjadi pos belanja signifikan. Indra menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema pengurangan penggunaan BBM untuk kegiatan internal DPR.
“Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise belum bisa saya sampaikan sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan,” katanya. Langkah ini juga sejalan dengan ajakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan memaksimalkan transportasi publik.
Pendekatan serupa telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Pakistan, di mana pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR diiringi dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) guna menekan konsumsi BBM.
Arahan Pemerintah untuk Penghematan Nasional
Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM dan anggaran negara. Wacana pemotongan gaji bagi anggota kabinet dan DPR merupakan salah satu opsi yang tengah dikaji.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah sedang meninjau lebih dalam soal pemotongan gaji. Ia menekankan bahwa meski cadangan BBM nasional masih aman, momentum ini menjadi kesempatan untuk menata penggunaan anggaran dan sumber daya secara lebih efisien.
Menurut Pras, penghematan dapat dimulai dari berbagai unsur pemerintah, kementerian, dan lembaga. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain membatasi pemakaian kendaraan dinas, beralih ke transportasi publik, serta mengefektifkan pemakaian listrik dan energi. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara.
Manfaat Langkah Efisiensi bagi Masyarakat dan Negara
Penghematan yang dilakukan DPR tidak hanya berdampak pada pengeluaran lembaga, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dan instansi lain. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan energi bisa diterapkan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Langkah mematikan lampu ruangan setelah jam 20.00, pengurangan perjalanan dinas, dan optimalisasi penggunaan kendaraan dinas diharapkan mendorong budaya hemat energi dan pengelolaan anggaran lebih bijaksana.
Selain itu, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menyesuaikan pengeluaran negara dengan tantangan ekonomi global, sambil tetap menjaga kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, DPR memperlihatkan tanggung jawab fiskal yang nyata. Kebijakan ini tidak hanya menekan anggaran internal, tetapi juga menjadi momentum pembelajaran bagi instansi lain untuk menerapkan pengelolaan sumber daya lebih cermat, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan.
Rekomendasi
.jpg)
