WFH ASN dan Swasta Satu Hari, Hari Tepat Pilihan
JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta satu hari setiap pekan.
Keputusan teknis soal hari pelaksanaan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, yang akan menunjuk menteri terkait untuk mengumumkannya secara resmi.
Pertimbangan Produktivitas dan Dampak Hari Kerja
Baca Juga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penentuan hari WFH tidak sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan produktivitas kerja dan penerimaan negara, sehingga hari yang dipilih adalah yang berdampak paling minimal pada kinerja.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” jelas Purbaya.
Meski demikian, pemerintah belum memastikan apakah WFH akan bersifat wajib untuk sektor swasta atau hanya sebatas imbauan. Purbaya menyebut, sektor industri tertentu mungkin tidak ikut serta, sedangkan pemerintah pusat wajib menjalankannya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan untuk menyesuaikan karakteristik tiap sektor.
Tantangan Long Weekend dan Moral Hazard
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Romy Soekarno memperingatkan potensi efek samping jika WFH ditempatkan pada hari Jumat. Ia menyoroti risiko long weekend, yang justru meningkatkan mobilitas masyarakat dan konsumsi BBM, bukan menguranginya.
Romy menekankan bahwa hari WFH sebaiknya dipilih yang netral, misalnya di tengah minggu, agar tujuan penghematan energi dan kualitas layanan publik tetap terjaga.
Selain itu, beberapa pekerjaan tetap membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung. Oleh sebab itu, kebijakan WFH perlu mengakomodasi pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta yang tidak memungkinkan bekerja jarak jauh. Romy menegaskan bahwa desain kebijakan harus seimbang antara efisiensi dan kualitas pelayanan.
Uji Coba dan Pendekatan Bertahap
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menyarankan WFH tidak dilakukan serentak di semua instansi. Ia merekomendasikan proyek percontohan di sejumlah kementerian dan pemerintah provinsi agar instansi punya waktu menyiapkan SOP pekerjaan yang bisa dijalankan jarak jauh.
Kesiapan implementasi juga bergantung pada level jabatan. Pejabat struktural eselon I, II, dan III lebih fleksibel karena pekerjaan mereka bersifat konseptual dan manajerial.
Sedangkan pekerjaan operasional, administrasi, serta sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti tenaga medis dan operator mesin, tetap harus bekerja di kantor. Uji coba ini penting agar kebijakan WFH tidak menurunkan produktivitas dan kualitas layanan.
Profesi dan Pekerjaan yang Kompatibel WFH
Selain pejabat birokrasi, beberapa profesi lain dapat menjalankan WFH secara efektif. Tenaga pengajar, dosen, analis, serta profesi teknologi informasi seperti programmer, software developer, web developer, mobile app developer, data analyst, data scientist, hingga cybersecurity specialist dapat bekerja jarak jauh.
Pekerjaan kreatif seperti desainer grafis, video editor, tutor online, dan instruktur kursus juga kompatibel dengan sistem WFH.
Namun, sektor yang membutuhkan kehadiran langsung, termasuk transportasi, logistik, quality control, dan operator mesin, tidak cocok menerapkan WFH. Pemerintah perlu menyusun pedoman nasional yang jelas mengenai klasifikasi profesi yang layak menjalankan WFH agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.
Penerapan WFH satu hari sepekan ini berpotensi menjadi solusi strategis menghemat energi sekaligus menjaga produktivitas, asalkan desain kebijakan matang, penentuan hari bijaksana, dan uji coba dijalankan sebelum implementasi skala besar.
Dengan langkah ini, pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan efisiensi energi nasional dan kualitas layanan publik, sekaligus menyiapkan adaptasi kerja modern bagi ASN maupun pekerja swasta.
Rekomendasi
.jpg)
