HET Minyakita Naik, Bapanas Sebut 33,2 Juta KPM Tak Terimbas

JAKARTA — Penyelenggaraan agenda bantuan pangan beras serta minyak goreng rakyat (Minyakita) bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijamin tidak mendapati pengaruh dari rancangan penyelarasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.

Hal tersebut dikarenakan persediaan Minyakita yang tersimpan di Perum Bulog demi agenda bantuan pangan telah tercukupi.

Hingga 5 Juni, realisasi pendistribusian bantuan pangan secara nasional sudah menyentuh 55,37 persen atau telah diserahterimakan kepada sebanyak 18,4 juta KPM.

Secara volume, total beras yang diperlukan sebanyak 664,9 ribu ton dan Minyakita 132,9 kiloliter. Melalui capaian ini, masih terdapat beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus bakal disalurkan hingga penghujung Juni.

Dalam memorandum yang didapatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), keperluan beras demi bantuan pangan tersebut masih teramat mencukupi dengan total persediaan beras Bulog yang masih berada di angka 5,3 juta ton. 

Sementara keperluan pasokan Minyakita untuk bantuan pangan pun sudah disiapkan sepenuhnya.

Hingga awal Juni, pemenuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh kisaran 99 persen. Dari keseluruhan keperluan Minyakita bagi bantuan pangan telah didapatkan persediaan sebanyak 131,4 ribu kiloliter.

Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang terpantau masih berproses sedikit lagi demi pemenuhan Minyakita agenda bantuan pangan.

Mengenai hal itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memaparkan tatkala pemenuhan persediaan Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan sudah rampung, maka Bulog dapat memfokuskan diri pula pada pengaliran Minyakita ke pasar-pasar. 

Terlebih masa distribusi bantuan pangan bakal dituntaskan hingga akhir Juni ini.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," kata Deputi Bapanas Ketut di Jakarta dikutip Sabtu (6/6/2026).

Aktivitas akselerasi distribusi bantuan pangan dipercaya Bapanas mampu turut menyokong intervensi regulasi harga pangan pokok strategis.

Terlebih pihak kabinet pun tengah berikhtiar menderaskan pasokan Minyakita buat publik, khususnya ke pasar rakyat.

"Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," ujar Ketut.

"Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," kata dia.

Untuk pembiayaan penyelenggaraan agenda bantuan pangan sudah dialokasikan di Bapanas. Jumlah keseluruhannya senilai Rp 14,074 triliun selaku salah satu pembuktian keberpihakan pemerintah pada warga berpendapatan rendah yang memerlukan sokongan pangan sebagai bantalan ekonomi.

Di sudut lain, rancangan penyelarasan HET Minyakita oleh pemerintah masih wajib menimbang nilai keekonomian minyak goreng saat ini. 

Ukuran HET serta masa pengaplikasiannya pun perlu menilik dinamika harga minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Dalam bermacam kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang menjabat pula sebagai Menteri Pertanian menjamin pemenuhan pasokan beras dan minyak goreng demi keperluan domestik sanggup dipenuhi dari hasil jerih payah petani Indonesia sendiri.

Hal ini juga mencakup untuk persediaan agenda bantuan pangan. Poin utamanya terletak pada kemakmuran petani pangan dalam negeri yang senantiasa dikawal oleh pemerintah.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar Amran.

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Adapun selaras dengan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), NTP pada Mei 2026 merengkuh indeks paling tinggi dalam kurun beberapa tahun belakangan. Indeks NTP secara umum bertengger di angka 127,73. 

Sementara NTP Tanpa Perikanan di Mei 2026 pun kian melambung di level 128,49. NTP Tanpa Perikanan tersebut merangkak naik drastis menyisihkan rekor terdahulu yang pernah menyentuh 126,11 di Desember 2025.