Kebijakan Tak Pasti Picu Asing 'Sell Indonesia' di Pasar Saham
JAKARTA – Munculnya fenomena "Sell Indonesia" yang diindikasikan oleh masifnya arus modal asing yang keluar, depresiasi nilai tukar rupiah, serta kejatuhan mendalam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dinilai merefleksikan merosotnya keyakinan para pemodal terhadap kepastian regulasi di dalam negeri.
Di tengah guncangan yang melanda pasar keuangan tersebut, para pelaku pasar memandang bahwa faktor internal jauh lebih kuat ketimbang dinamika global dalam memengaruhi keputusan investor untuk memangkas eksposur mereka pada instrumen aset di Indonesia.
“Kami melihat faktor internal, sebagai mekanisme untuk mengoreksi kinerja pemerintah yang kebijakannya keliru,” ujar Investment Specialist KISI Sekuritas Ahmad Faris Mu’tashim, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Berdasarkan pandangan Faris, mayoritas program yang dicanangkan pemerintah sejatinya mengusung visi yang positif.
Akan tetapi, strategi komunikasi yang kurang searah dan efektif berakibat pada munculnya kesulitan bagi pelaku pasar dalam mencerna arah serta esensi dari regulasi tersebut.
Kondisi itulah yang pada gilirannya menyulut ketidakpastian, sehingga memaksa para penanam modal untuk bersikap lebih protektif dan berhati-hati dalam menaruh kapital mereka di tanah air.
“Terutama dalam hal mengomunikasikan program yang sebenarnya bagus. Namun, karena pola komunikasi yang buruk, hal tersebut membuat pelaku pasar menjadi was-was, paparnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Faris berpendapat bahwa menebalnya kabut ketidakpastian di mata kalangan investor juga bersumber dari peluncuran sederet kebijakan yang dinilai hadir pada momentum yang kurang selaras.
Salah satu contoh konkretnya ialah langkah memperketat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di lini sektor pertambangan yang justru digulirkan tatkala nilai tukar rupiah sedang berada dalam tren melemah.
Padahal, menurut analisisnya, situasi pelemahan kurs rupiah mestinya dapat dioptimalkan sebagai momentum untuk menggenjot volume ekspor sekaligus meraup keuntungan ekstra dari pasar internasional. Namun, volume produktivitas justru dipangkas sehingga peluang emas tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal.
“Rilisnya beberapa kebijakan yang muncul di saat yang tidak tepat seperti pengetatan RKAB di tengah pelemahan rupiah,” kata Faris, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
“Mestinya hal tersebut dimanfaatkan untuk windfall ekspor, namun kapasitas produksi malah dikurangi. Per jawaban ini dibuat Kementerian ESDM akan melakukan rencana relaksasi RKAB,” lanjut dia, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pasar modal, tutur Faris, untuk saat ini memperlihatkan kecenderungan yang jauh lebih responsif terhadap sentimen kebijakan ketimbang data pertumbuhan ekonomi makro yang sejatinya masih menorehkan rapor positif.
Menurut dia, risiko di panggung ekonomi pada prinsipnya merupakan hal yang dapat dikalkulasi serta ditoleransi oleh pelaku pasar sebagai bagian dari dinamika berinvestasi.
Namun, volatilitas akibat regulasi yang kerap berubah-ubah ditambah buruknya pola komunikasi memaksa investor untuk memperhitungkan bobot risiko tambahan.
“Pada dasaranya, risk itu bisa diukur dan diterima oleh pelaku pasar, namun kebijakan yang berubah ubah dan tidak dikomunikasikan dengan baik, membuat risk premium akan meningkat untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi sesegera mungkin,” lanjut Faris, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kendati situasi pasar keuangan bergejolak, Faris menggarisbawahi bahwa pilar sektor riil di Indonesia sebetulnya masih terhitung kokoh.
Indikasi itu terpancar dari angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di jalur positif serta tingkat konsumsi domestik yang tetap terjaga baik, termasuk dari data volume penjualan kendaraan roda dua maupun roda empat yang dinilai masih memperlihatkan ketangguhan.
Selaras dengan kondisi tersebut, kalangan investor institusi pada umumnya merumuskan peta strategi investasi dengan menyandarkan diri pada beraneka instrumen parameter risiko yang terukur, termasuk indikator krusial seperti risk premium serta Sharpe ratio.
Tatkala mendadak muncul variabel risiko baru di luar estimasi awal akibat pergeseran regulasi yang sekonyong-konyong, para pemodal cenderung mengambil keputusan konservatif dengan cara memangkas porsi portofolio investasi mereka sampai diperoleh kejelasan yang lebih benderang mengenai proyeksi kebijakan ke depan.
Memberikan gambaran mengenai atmosfer sentimen yang tengah bergejolak di kalangan pemodal internasional, media asal Singapura, The Straits Times, menyoroti semakin menebalnya kecemasan pasar terhadap Indonesia.
The Straits Times mengulas bahwa kelompok investor global kian kehilangan kepercayaan pada Indonesia setelah pasar saham domestik membukukan rapor kinerja paling jeblok di antara lebih dari 90 indeks global yang dimonitor oleh Bloomberg di sepanjang tahun 2026.
Tekanan pada mata uang rupiah serta aksi penarikan dana asing dari pasar surat utang turut mempertegas sentimen negatif tersebut.
Dalam laporan itu, turut dikutip pandangan dari Head of Research K2 Asset Management, George Boubouras, yang menjuluki aktivitas transaksi besar di kawasan Asia saat ini sebagai gerakan “sell Indonesia”.
Sementara itu, Asia Head of Rates and Foreign Exchange Strategy J.P. Morgan Private Bank, Tang Yuxuan, memberikan penilaian bahwa volatilitas politik dalam negeri menjadi faktor risiko utama yang mendorong investor global memilih untuk mengambil posisi wait and see hingga arah regulasi menjadi lebih gampang diproyeksikan.
Media asing tersebut turut membedah kekhawatiran para pemilik modal terhadap aspek kredibilitas tata kelola kebijakan fiskal, pelemahan mata uang rupiah, tren kenaikan kepemilikan surat utang negara oleh Bank Indonesia (BI), hingga bermacam pergeseran regulasi yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya besar terkait teknis implementasinya.
Di koridor seberang, pihak pemerintah melayangkan argumentasi bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran terobosan kebijakan yang jauh lebih agresif demi melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), mengatrol nilai tambah sektor industri, serta mengoptimalkan peran strategis dalam rantai pasok global.
Walau demikian, barisan investor menilai bahwa akar persoalan utama bukan terletak pada ke mana arah kebijakan itu berlabuh, melainkan pada aspek kepastian dalam eksekusi serta pola komunikasinya kepada publik pasar.
