KPR

Pemerintah dan Bank Indonesia Sepakat Berikan Insentif Likuiditas untuk Dorong Program Perumahan Nasional

Rabu, 19 Februari 2025

JAKARTA - Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan hasil pertemuan penting dengan sejumlah pejabat tinggi di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, yang berlangsung pada Selasa malam, 18 Februari 2025. Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembangunan 3 juta rumah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara. "Kami berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajarannya, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun, dan Pak Pandu dari Danantara," ungkap Menteri Maruarar Sirait.

Fokus Utama: Likuiditas dan Sinergi

Dalam pertemuan ini, pembahasan utama terletak pada aspek likuiditas, lahan, sasaran program, dan kualitas perumahan. Maruarar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menangani masalah likuiditas yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut. "Kami benar-benar merasa didukung oleh ekosistem ini," ujarnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan komitmen kuat Bank Indonesia dalam memberikan dukungan likuiditas. BI berencana mengucurkan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan, dengan anggaran awal sebesar Rp23,19 triliun, yang akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun. "Dari hasil diskusi ini, kami akan menaikkannya secara bertahap untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry Warjiyo.

Dukungan Penuh BUMN dan Swasta

Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan komitmen penuh dari Kementerian BUMN beserta perusahaan-perusahaan BUMN untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan. Dalam konferensi persnya, Erick menjelaskan bahwa Bank-Bank Himbara seperti BTN, Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan BNI siap berkolaborasi. "Kami siap melaksanakan. Selama ini juga, Bank-Bank Himbara mendominasi 80 persen pendanaan rumah subsidi," ungkap Erick.

Tak hanya sektor publik, Erick menegaskan pentingnya peran bank-bank swasta dalam mendukung program besar ini. Dengan target tiga juta unit rumah, dukungan dari sektor perbankan swasta diharapkan dapat menambah daya dorong dalam merealisasikan program tersebut.

Urgensi Ketersediaan Likuiditas

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun juga hadir untuk membahas solusi atas tantangan ketersediaan likuiditas. Menurut Misbakhun, peran BI dalam memberikan dukungan melalui insentif makroprudensial sangat krusial. "Kami mencari solusi bagaimana BI bisa memberikan dukungan melalui insentif makroprudensial. Ada keterbatasan likuiditas, harapan kami BI bisa membantu menyediakan likuiditas ini," ujar Misbakhun. Ia menekankan kekuatan kebijakan BI dari sisi makroprudensial yang menurutnya sesuai dengan dasar hukum UU P2SK, memungkinkan BI membantu program perumahan ini.

Impian 3 Juta Rumah Mendekati Kenyataan

Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan bagian dari program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yang diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor yang terkait dengan pembangunan perumahan, mulai dari konstruksi hingga bahan bangunan. "Kalau perumahannya maju, tentunya pertumbuhan ekonominya akan meningkat dan akan mendorong serta menarik sektor-sektor lainnya," ujar Perry Warjiyo.

Dukungan ini menunjukkan komitmen solid dari berbagai instansi baik pemerintah, perbankan, BUMN maupun swasta. Kerjasama lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional, serta menjawab kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. Program ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi perekonomian nasional, seiring dengan pertumbuhan sektor perumahan yang terus maju.

Dengan kerjasama yang apik antara berbagai pihak ini, impian untuk menyediakan 3 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia kian mendekati kenyataan. Dukungan likuiditas yang kuat dari BI dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan program unggulan ini.