JAKARTA - Program Tiga Juta Rumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik hunian, tetapi juga membuka peluang bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem perumahan.
Peningkatan akses pembiayaan menjadi kunci agar UMKM bisa berperan aktif dalam mendorong sektor properti nasional. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan rumah subsidi harus selaras dengan pemberdayaan UMKM agar dampak ekonomi lebih merata, terutama bagi pelaku usaha kecil di sektor konstruksi, pengembang lokal, dan pemasok bahan bangunan.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menegaskan pentingnya memfasilitasi pengusaha UMKM agar mendapatkan akses kredit bersubsidi. Hal ini disampaikan dalam acara Workshop Akses Kredit Program Perumahan (KPP) bagi UMKM ekosistem perumahan di Pontianak.
“Saat ini kami terus berupaya memberikan peta jalan yang jelas bagi pengusaha UMKM agar dapat mengakses skema kredit bersubsidi,” ujarnya.
Workshop UMKM: Meningkatkan Akses Kredit Bersubsidi
Workshop ini diikuti oleh 56 pengusaha UMKM dari berbagai sektor dalam ekosistem perumahan, termasuk pengembang, kontraktor kecil, dan pemasok bahan bangunan. Para peserta memaparkan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp152,5 miliar.
Kegiatan semacam ini menjadi sarana untuk memperkuat peran UMKM dalam mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Selain sesi pemaparan, workshop menghadirkan one-on-one business matching, yang mempertemukan pengusaha UMKM langsung dengan bank penyalur KPP, yaitu BRI dan BTN.
Pertemuan ini memungkinkan peserta melakukan konsultasi langsung terkait skema pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas usaha masing-masing. Dengan demikian, setiap UMKM dapat memperoleh pendanaan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan efektivitas program perumahan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Program ini terlaksana berkat kolaborasi antara Kementerian UMKM dengan beberapa pihak strategis, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), dan Dinas Koperasi serta UKM Provinsi Kalimantan Barat.
Temmy menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga dan sektor menjadi faktor penting agar akses pembiayaan UMKM berlangsung lebih cepat dan menyentuh seluruh lapisan pengusaha di sektor properti.
Dengan dukungan pihak terkait, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan skema kredit ini untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen rumah subsidi. Hal ini juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh secara mandiri dan bersaing di pasar properti yang lebih luas.
Jejak Program di Berbagai Daerah
Program pemberdayaan UMKM ekosistem perumahan ini sudah dimulai sejak peluncuran Program Tiga Juta Rumah oleh Menteri UMKM pada 27 Agustus 2025 di Perumahan Griya Srimahi Indah, Tambun, Bekasi.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Bogor pada 24 September 2025, dengan 30 peserta UMKM dan kebutuhan pendanaan Rp44,9 miliar, serta di Malang, dengan 56 peserta UMKM dan kebutuhan pendanaan Rp304,5 miliar.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di beberapa daerah ini menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari pelaku UMKM untuk terlibat dalam program perumahan. Hal ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan rumah subsidi.
Fokus pada Kesiapan UMKM
Selain memberikan akses pembiayaan, pemerintah melalui workshop ini juga menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi bagi UMKM.
Para pelaku usaha mendapatkan informasi tentang prosedur kredit, persyaratan administrasi, serta strategi pengelolaan keuangan yang efektif agar pinjaman bisa dimanfaatkan secara optimal.
Edukasi ini memastikan bahwa setiap UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
Pendampingan semacam ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, UMKM dapat memaksimalkan potensi bisnis mereka dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan rumah subsidi.
Dampak Ekonomi Lebih Luas
Program ini tidak hanya mempercepat pembangunan hunian, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam rantai nilai perumahan menciptakan lapangan kerja, memperkuat jaringan usaha lokal, dan mendorong inovasi produk serta layanan.
Setiap pembangunan rumah subsidi kini diharapkan memiliki efek multiplier ekonomi yang nyata, terutama bagi komunitas pengusaha kecil dan menengah.
Selain itu, pemberdayaan UMKM ekosistem perumahan juga membantu meningkatkan kualitas material, jasa konstruksi, dan layanan properti di tingkat lokal. Dengan begitu, pembangunan rumah subsidi tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga kualitas hunian bagi masyarakat.
Harapan dan Target Pemerintah
Temmy berharap upaya serupa bisa diperluas ke daerah lain agar semakin banyak UMKM mendapatkan akses kredit bersubsidi. “Kami ingin UMKM mendapatkan peta jalan jelas dalam mengakses pendanaan, sehingga program ini memberikan manfaat nyata bagi pengusaha dan masyarakat,” ujarnya.
Dengan strategi pemberdayaan ini, UMKM di ekosistem perumahan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan Tiga Juta Rumah, sekaligus memperkuat daya saing mereka di sektor konstruksi dan properti.
Pemerintah menargetkan setiap pengembangan rumah subsidi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM, menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara pembangunan hunian dan pemberdayaan usaha kecil menengah di seluruh Indonesia.
UMKM sebagai Pilar Pembangunan Perumahan
Program Tiga Juta Rumah menjadi bukti bahwa pembangunan hunian rakyat harus selaras dengan pemberdayaan UMKM. Akses pembiayaan dan pendampingan yang diberikan pemerintah memungkinkan UMKM untuk ikut aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari penyediaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menambah jumlah hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui workshop, business matching, dan kerja sama lintas sektor, UMKM kini memiliki kesempatan nyata untuk tumbuh dan berkontribusi pada target nasional pembangunan rumah.
Sinergi antara program pemerintah dan UMKM ini diharapkan menjadi model yang bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, menghadirkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.