Pengamat: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi untuk Jaga Rupiah dan APBN
JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata memandang bahwa kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sengaja diambil dengan tujuan memelihara stabilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, sekaligus memitigasi beban pada APBN.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujar Bonti.
Diterangkan olehnya, banderol Pertamax selaku produk BBM nonsubsidi pada prinsipnya berkiblat pada fluktuasi harga minyak di pasar global serta pergerakan kurs rupiah.
Di saat dua variabel itu terus-menerus tertekan dalam rentang waktu yang relatif panjang, pihak otoritas pada akhirnya terpaksa mengambil kebijakan koreksi harga agar tidak memicu beban anggaran negara yang jauh lebih membengkak.
Bonti berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang sempat menstabilkan harga selama beberapa bulan ke belakang sangat layak diacungi jempol lantaran berhasil menyediakan ruang pelindung bagi kondisi ekonomi dan mental publik.
Akan tetapi, menurut pandangannya, apabila koreksi harga tersebut terus diulur-ulur, maka beban yang mesti dipikul oleh kas negara maupun perusahaan sektor energi akan bertambah masif.
Ditambahkan olehnya, membiarkan nilai jual BBM nonsubsidi berada di bawah angka keekonomian dalam periode yang lama berisiko mengganggu likuiditas keuangan dan memperlebar alokasi dana talangan energi.
Oleh sebab itu, koreksi nilai jual dipandang sebagai sebuah kebijakan yang masuk akal demi memelihara ketahanan finansial negara.
"With menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia melanjutkan, potensi timbulnya resistensi sosial akibat penyesuaian harga Pertamax cenderung lebih mudah diredam ketimbang jika pemerintah memutuskan untuk mendongkrak harga BBM yang disubsidi.
Hal ini dikarenakan para konsumen Pertamax secara umum merupakan golongan masyarakat yang mempunyai opsi lebih fleksibel dalam mengontrol aktivitas konsumsi energi mereka.
Pandangan yang mirip turut diutarakan oleh Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo. Dirinya menyatakan bahwa lembaganya dapat memaklumi bila harga jual BBM nonsubsidi sangat bergantung pada pergerakan harga minyak internasional dan nilai tukar rupiah atas dolar AS.
Rio juga mengharapkan agar penyesuaian tarif Pertamax ini dibarengi dengan optimalisasi mutu pelayanan yang bisa dirasakan langsung oleh para pelanggan.
Menurut pandangannya, publik berhak mendapatkan mutu komoditas serta servis yang setara dengan nominal uang yang mereka keluarkan.
Dirinya menggarisbawahi bahwa para pelanggan memiliki hak atas kepastian mutu BBM, kepraktisan akses, kelancaran pasokan, ketepatan volume takaran, hingga aspek pelayanan yang lebih optimal di tiap-tiap SPBU.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.