Agroforestry Perhutanan Sosial Jadi Strategi Swasembada Pangan Nasional
JAKARTA - Upaya pemerintah menuju swasembada pangan nasional pada 2025 tidak hanya mengandalkan sektor pertanian konvensional, tetapi juga memanfaatkan ruang hijau melalui program perhutanan sosial.
Dengan pendekatan agroforestry, kawasan hutan kini diarahkan menjadi sumber pangan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menegaskan, perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Baca JugaPemerintah Tingkatkan Distribusi LPG Subsidi Agar Lebih Tepat Sasaran
Menurutnya, langkah optimalisasi lahan hutan melalui sistem agroforestry dapat menjadi jembatan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Dari total 8,3 juta hektare Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat potensi pengembangan pangan melalui pendekatan agroforestry,” ujar Raja Antoni saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Tangerang, Banten.
Perhutanan Sosial Sebagai Penopang Pangan dan Lingkungan
Raja Antoni menilai program perhutanan sosial tidak hanya fokus pada pelestarian hutan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pemanfaatan agroforestry, masyarakat sekitar hutan dapat menanam komoditas pangan, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis hutan.
“Melalui pendekatan agroforestri dan pemanfaatan areal perhutanan sosial, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari hasil tanaman pangan, seperti jagung, tetapi juga tetap menjaga kelestarian hutan yang menjadi penyangga kehidupan,” jelasnya.
Agroforestry sendiri dikenal sebagai metode pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman hutan dengan tanaman pertanian atau ternak.
Dengan cara ini, lahan tidak hanya menghasilkan kayu atau hasil hutan non-kayu, tetapi juga menyediakan pangan yang bisa langsung mendukung kebutuhan masyarakat dan pasar.
Penanaman Jagung Serentak, Simbol Komitmen Pemerintah
Momentum penanaman jagung serentak yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi simbol kuat komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Acara yang berlangsung di Tangerang itu dihadiri pula oleh pejabat lintas sektor, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.
Kehadiran tokoh-tokoh ini memperlihatkan bahwa agenda pangan bukan hanya urusan satu kementerian, melainkan kerja bersama yang melibatkan banyak pihak.
Dengan demikian, perhutanan sosial melalui agroforestry diposisikan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi besar ketahanan pangan nasional.
Menjawab Tantangan Lahan Pertanian yang Terbatas
Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Hal ini menyebabkan luas lahan produktif kian menyusut.
Di sinilah perhutanan sosial dapat menjadi solusi, karena jutaan hektare kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat bisa dioptimalkan untuk produksi pangan.
Dengan pendekatan agroforestry, masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas, melainkan bisa menanam berbagai tanaman sekaligus.
Misalnya, jagung yang dipadukan dengan pohon buah atau tanaman keras. Cara ini tidak hanya meningkatkan hasil ekonomi, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati.
Sinergi Ekonomi dan Konservasi
Program perhutanan sosial dengan sistem agroforestry menciptakan win-win solution. Di satu sisi, masyarakat memperoleh tambahan penghasilan dari hasil pertanian. Di sisi lain, hutan tetap terjaga dan berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, serta penopang ekosistem.
Pendekatan ini juga memperkuat peran masyarakat sebagai garda depan dalam menjaga hutan. Dengan keterlibatan langsung, warga sekitar hutan merasa memiliki sekaligus bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan yang mereka manfaatkan.
Selain itu, perhutanan sosial dapat memperkuat ketahanan pangan lokal. Hasil panen dari hutan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Dalam jangka panjang, hal ini membantu menstabilkan harga dan menjaga pasokan pangan nasional.
Dukungan Multi-Sektor untuk Pangan Berkelanjutan
Kehadiran sejumlah pejabat penting pada kegiatan penanaman jagung menegaskan bahwa swasembada pangan membutuhkan dukungan lintas sektor. Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga Bulog memiliki peran yang saling melengkapi.
Bulog misalnya, dapat menjadi penyangga distribusi hasil panen dari program perhutanan sosial, sementara Bapanas memastikan kebijakan pangan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi semacam ini mempercepat realisasi target pemerintah mencapai kemandirian pangan pada 2025.
Harapan Menuju Swasembada Pangan 2025
Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, optimisme pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2025 semakin kuat. Perhutanan sosial dengan pendekatan agroforestry diharapkan mampu membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung pada ketahanan pangan.
“Perhutanan sosial ini menjadi jembatan penting. Bukan hanya menjaga hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” kata Raja Antoni menegaskan.
Kesimpulan
Pengembangan perhutanan sosial melalui agroforestry merupakan strategi inovatif yang menyatukan tujuan konservasi dan pembangunan ekonomi.
Dengan memanfaatkan lahan hutan untuk tanaman pangan, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.
Momentum penanaman jagung serentak bersama Wapres Gibran menjadi bukti bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan lintas sektor. Jika dijalankan konsisten, perhutanan sosial akan menjadi tonggak penting menuju swasembada pangan 2025 yang berkelanjutan.
Rekomendasi
