Menkop Jelaskan Kendala Penyaluran Dana Kopdes Merah Putih
JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan pencairan dana pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait kelengkapan proposal bisnis dari masing-masing koperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, meskipun plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi sudah ditetapkan, proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya pedoman teknis yang baru.
“Jumlahnya [mendapat pembiayaan Himbara] belum terlalu banyak karena memang kemarin kan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ada yang harus kita batalkan karena PMK nomor 49,” ujar Ferry.
Baca Juga
Kendala utama, menurut Ferry, adalah kesiapan dokumen bisnis masing-masing koperasi. Proposal yang lengkap menjadi syarat mutlak agar dana bisa dicairkan, sekaligus memastikan penggunaan dana sesuai tujuan, baik untuk investasi maupun modal kerja.
Pendampingan Koperasi Agar “Bankable”
Untuk mempercepat pencairan dana, Kemenkop menekankan pentingnya pendampingan bagi koperasi desa dalam menyusun proposal bisnis. Ferry menegaskan bahwa agar koperasi bisa terlihat layak di mata perbankan, dokumen bisnis harus disusun dengan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prosesnya untuk bisa bankable dan visible itu kan harus didampingi pembuatan proposalnya,” tambah Ferry. Pendampingan ini diharapkan mempermudah koperasi memenuhi persyaratan perbankan dan mempercepat realisasi kredit sehingga koperasi dapat segera beroperasi penuh.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp48 triliun yang telah disiapkan di empat bank pelat merah tersalurkan secara tepat sasaran kepada koperasi yang membutuhkan.
Target Penyaluran Dana hingga Akhir 2025
Pemerintah sebelumnya menargetkan sebanyak 16.000 Kopdes Merah Putih menerima kredit perbankan pada tahun ini. Dengan plafon Rp3 miliar per koperasi, total dana yang disiapkan mencapai Rp48 triliun, yang akan disalurkan melalui empat bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Penyaluran kredit ditargetkan rampung pada akhir 2025, sehingga belasan ribu koperasi tersebut dapat mulai beroperasi dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Meski jumlah dana dan target sudah jelas, proses pencairan tetap menunggu kesiapan administrasi dan dokumen bisnis yang sesuai standar bank.
Manfaat dan Harapan Pemerintah
Dana pembiayaan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi koperasi desa, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan kapasitas ekonomi anggota. Pemerintah menekankan bahwa pencairan dana yang tepat waktu dan penggunaan yang akuntabel menjadi kunci keberhasilan program ini.
Selain itu, proses pendampingan diharapkan meningkatkan kualitas manajemen koperasi, sehingga tidak hanya menerima dana tetapi juga mampu mengelolanya dengan profesional. Dengan demikian, program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat UMKM lokal, serta menciptakan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Ferry menekankan bahwa keberhasilan program Kopdes Merah Putih bergantung pada kolaborasi antara koperasi, perbankan, dan pemerintah dalam memastikan setiap koperasi siap secara administratif dan operasional.
Rekomendasi
