Presiden Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Tingkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme

Presiden Prabowo Lantik Tim Reformasi Polri Tingkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Tim Reformasi Kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 7 November 2025. Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar tata kelola dan performa Polri semakin kuat pasca sorotan publik dan sejumlah aksi.

Proses pemilihan anggota tim telah selesai dan pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Reformasi yang direncanakan ini akan mengkaji tugas dan wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, serta strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Komite Reformasi Polri: Struktur dan Tujuan

Baca Juga

Perpesnas MPDI 2025 Dorong Santri Jadi Generasi Emas Indonesia 2045

Pembentukan Komite Reformasi Polri menjadi salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan. Komite ini bertujuan mendorong transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pengumuman resmi pembentukan komite akan dilakukan segera. Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Jadwal dan Anggota Komite

Pengumuman resmi direncanakan berlangsung pada minggu ini dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir lengkap. “InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujar Prasetyo.

Susunan anggota komite tetap berjumlah sembilan orang, tanpa ada perubahan dari daftar sebelumnya. Posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dipastikan tetap menjadi bagian dari tim.

Peran Strategis Komite dalam Reformasi

Komite Reformasi Polri diharapkan menjadi motor utama peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian. Anggota tim akan bekerja mendorong transparansi dan akuntabilitas agar Polri lebih dipercaya oleh masyarakat.

Prasetyo menegaskan pemerintah tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. “Tinggal diumumkan aja,” tegasnya, menekankan kesiapan seluruh struktur tim dalam menjalankan tugas reformasi.

Langkah Pemerintah Memperkuat Penegakan Hukum

Pelantikan Tim Reformasi Polri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola hukum dan keamanan nasional. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk merespons aspirasi masyarakat terkait kualitas institusi kepolisian.

Reformasi diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan terpercaya. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Reformasi Polri Menuju Profesionalisme dan Kepercayaan Publik

Pelantikan Tim Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo menjadi momen penting dalam memperkuat kelembagaan kepolisian. Dengan dukungan penuh anggota tim, diharapkan Polri mampu menjawab ekspektasi masyarakat dan memperkuat peranannya dalam penegakan hukum.

Reformasi ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga langkah strategis untuk membangun budaya profesionalisme dan transparansi. Keberhasilan komite akan menjadi tolok ukur sejauh mana institusi kepolisian mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan publik modern.