Mendag Klaim DMO 35 Persen Efektif Tekan Harga Minyakita di Pasaran

Ilustrasi Minyakita. (Foto: net)

Melalui skema tersebut, para produsen dan eksportir diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sekaligus memastikan distribusi berjalan secara terkontrol dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Busan menegaskan bahwa Minyakita bukan merupakan satu-satunya indikator bagi kondisi harga dan pasokan minyak goreng nasional.

Baca Juga

Masyarakat Medan Protes Harga Bawang dan Cabai Merah Mulai Naik

“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Pasokan aman karena masyarakat juga memiliki pilihan lain seperti minyak goreng premium dan second brand,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Menurut dia, ketersediaan Minyakita sangat bergantung pada volume DMO yang berkaitan erat dengan aktivitas ekspor produk turunan kelapa sawit.

“Kalau ekspornya tidak banyak, maka pasokan DMO juga tidak banyak,” tambahnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mengatakan bahwa penguatan jalur distribusi melalui BUMN menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Upaya ini penting untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah terjadinya spekulasi harga,” jelas Iqbal, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ia menambahkan bahwa kondisi stok minyak goreng di tingkat pengecer dan pasar pantauan secara umum masih dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi tercatat telah memiliki harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Meski demikian, pemerintah masih mencermati adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur, dengan harga yang terpantau masih lebih dari 10 persen di atas HET.

Kemendag bersama Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah juga terus mengintensifkan pengawasan distribusi Minyakita guna memastikan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Selain faktor distribusi, pemerintah turut mewaspadai potensi adanya tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global serta gangguan jalur logistik internasional.