JAKARTA - Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis, termasuk peningkatan serapan gabah, pengelolaan cadangan pangan, serta intervensi pasar.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebutkan bahwa sebagai BUMN pangan yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, Bulog memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan nasional.
“Menjalankan amanah untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebagai jejaring sosial sekaligus sebagai program stimulus ekonomi,” ujar Rizal. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun dijalankan untuk melindungi produsen dan konsumen dari fluktuasi harga yang tajam.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sempat mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini menegaskan efektivitas program peningkatan produksi dan distribusi pangan yang dilakukan BUMN pangan tersebut.
Modernisasi Logistik dan Infrastruktur Pangan
Bulog juga terus melakukan modernisasi sistem logistik pangan nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan optimalisasi gudang penyimpanan yang lebih efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau stok dan mempercepat distribusi. Rizal menegaskan bahwa 100 titik infrastruktur baru akan dibangun di wilayah strategis untuk memperkuat rantai pasok nasional, dengan fasilitas digital dan integrasi distribusi antardaerah.
“Bulog komitmen penuh mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa produksi pangan, distribusi pangan, serta pengelolaan air dan energi adalah pilar fundamental kekuatan bangsa,” terang Rizal.
Peningkatan infrastruktur logistik diharapkan mampu memastikan pangan dapat tersedia merata hingga ke daerah tertinggal dan perbatasan.
Dukungan Petani dan Penguatan Produksi Nasional
Selain memperkuat distribusi, Bulog juga menekankan pentingnya dukungan terhadap petani dan optimalisasi produksi nasional. Penyerapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas terbukti meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga 123, rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Bulog juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru seluas 480.000 hektare, sebagai basis kemandirian pangan jangka menengah. Sinergi ini melibatkan petani, gapoktan, koperasi, UMKM, BUMDes, BUMN Pangan, serta TNI/Polri untuk memperluas jaringan distribusi dan mempercepat penyerapan hasil panen.
“Ini bukti nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani dan upaya kami mendukung produksi pangan nasional,” ujar Rizal.
Cadangan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat
Dalam memastikan ketersediaan pangan untuk rakyat, Bulog menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga stok beras nasional dan memonitor distribusi secara digital. Sistem logistik modern yang dibangun memungkinkan cadangan beras pemerintah siap didistribusikan secara merata, sekaligus memastikan kedaulatan pangan dan stabilitas harga.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan integrasi teknologi diharapkan dapat memperkuat kemampuan nasional dalam menghadapi gejolak harga dan memastikan pangan tetap tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rizal menegaskan, “Arahan Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang tegas bagi kita semua bahwa kedaulatan pangan adalah kunci kemandirian bangsa.” Dengan langkah strategis ini, Bulog diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.