Mendagri Tekankan Pengendalian Harga Pangan Demi Stabilitas Inflasi Nasional Awal Tahun
JAKARTA - Upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan pemerintah pada awal 2026. Di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya pulih, pengendalian harga kebutuhan pokok dinilai sebagai kunci utama untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi agar tetap terkendali.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus memperketat pengawasan dan intervensi harga komoditas pangan. Langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan strategi berkelanjutan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Inflasi Masih Aman, Namun Tren Kenaikan Perlu Diwaspadai
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan tipis dibandingkan inflasi November 2025 yang berada di level 2,72 persen.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih berada dalam batas aman. Angka inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan ambang batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 3,5 persen. Namun, tren kenaikan ini tetap menjadi perhatian serius.
Mendagri menekankan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan agar lonjakan harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar di bulan-bulan berikutnya.
"Artinya tren naik. Nah, ini kita harus hati-hati," ujar Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang tidak ingin lengah meski inflasi masih dalam kategori terkendali.
Pangan Jadi Prioritas Utama Perlindungan Masyarakat Kecil
Dalam strategi pengendalian inflasi, pemerintah memutuskan untuk memfokuskan perhatian pada komoditas yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja harian.
Mendagri menjelaskan bahwa sektor makanan dan minuman menjadi prioritas utama karena memiliki kontribusi besar terhadap pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga di sektor ini dinilai paling cepat dirasakan oleh masyarakat.
Pengendalian harga beras, minyak goreng, telur, daging, dan ikan menjadi langkah konkret pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan pemerintah dalam kebijakan ini meliputi prioritas pangan, dampak sosial, serta pengaruh faktor eksternal yang sulit dikendalikan.
Harga Emas Global Tak Terbendung, Fokus Dialihkan ke Komoditas Vital
Selain bahan pangan, pemerintah juga mencermati kenaikan harga emas perhiasan yang kini mendekati angka Rp 3 juta per gram. Lonjakan tersebut dipicu oleh dinamika pasar global yang berada di luar kendali kebijakan domestik.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki ruang intervensi terhadap harga emas dunia. Oleh karena itu, fokus kebijakan dialihkan pada komoditas lain yang masih bisa dikendalikan melalui instrumen kebijakan nasional dan daerah.
"Karena emas perhiasan kita tidak bisa bendung, inilah harga dunia. Maka kita harus bermain di faktor yang lain, yaitu angka nomor 1 sampai nomor 10. Terutama makanan, itu nomor 1," tambah Mendagri.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih strategi realistis dengan memaksimalkan pengaruh pada sektor-sektor yang paling menentukan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Keberhasilan menjaga inflasi di bawah angka 3 persen hingga akhir 2025 diklaim sebagai hasil dari koordinasi intensif antara kementerian dan pemerintah daerah. Mendagri menyebutkan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi rutin digelar setiap minggu untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Sinergi ini memungkinkan pemerintah merespons lebih cepat setiap indikasi kenaikan harga, baik melalui operasi pasar, penguatan distribusi, maupun langkah administratif lainnya.
Selain sektor pangan, pemerintah juga terus memantau komponen inflasi lain seperti transportasi dan perawatan pribadi. Kedua sektor tersebut sempat mengalami lonjakan permintaan selama periode Natal dan Tahun Baru, sehingga berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi.
Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Dengan berbagai langkah preventif yang telah disiapkan, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga komoditas global yang tidak menentu. Fokus pada pengendalian harga pangan dinilai sebagai fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah menegaskan bahwa kewaspadaan akan terus ditingkatkan, terutama memasuki awal 2026 yang penuh tantangan. Melalui pengendalian inflasi yang konsisten dan koordinasi lintas sektor, stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas.