Akademisi Surabaya Dukung Langkah Strategis Bahlil Lahadalia Percepat Pembangunan Pembangkit Nuklir

Akademisi Surabaya Dukung Langkah Strategis Bahlil Lahadalia Percepat Pembangunan Pembangkit Nuklir
Senin, 02 Februari 2026 | 09:27:28 WIB

JAKARTA - Wacana swasembada energi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai memasuki babak baru yang lebih berani. Dukungan kuat kini mengalir dari kalangan intelektual di Surabaya terhadap penunjukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengakselerasi pemanfaatan energi nuklir.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan krusial guna melepaskan Indonesia dari belenggu ketergantungan energi fosil dan impor yang selama ini membebani anggaran negara.Dalam sebuah diskusi bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo: Antara Agenda Strategis dan Tantangan Implementasi” yang digelar di Surabaya pada Minggu (1/2/2026), para pakar membedah potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dari berbagai aspek, mulai dari teknis, ekonomi, hingga kebijakan publik.

Densitas Tinggi dan Emisi Rendah: Keunggulan Teknis PLTN
 

Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menekankan bahwa nuklir adalah jawaban atas kebutuhan energi beban dasar (base load) yang stabil. Menurutnya, efisiensi bahan bakar nuklir jauh melampaui sumber energi konvensional manapun yang tersedia saat ini.

“PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil,” papar Ary. Ia menjelaskan bahwa keunggulan ini menjadikan nuklir sebagai tulang punggung yang ideal untuk menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang.

Selain efisiensi, aspek lingkungan menjadi poin plus yang tidak bisa diabaikan. Di tengah tuntutan global untuk menekan pemanasan global, nuklir menawarkan solusi tanpa asap. “Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” tambah Ary. Hal ini menunjukkan bahwa nuklir sangat relevan dengan komitmen Indonesia dalam target net zero emission.

Menepis Stigma Bahaya Melalui Modernisasi Teknologi
 

Salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan nuklir selama ini adalah persepsi negatif masyarakat mengenai faktor keamanan. Namun, Ary Bachtiar menegaskan bahwa ketakutan tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi nuklir generasi terbaru yang memiliki protokol keamanan berlapis dan otomatis.

Menurut Ary, tantangan riil saat ini justru terletak pada manajemen infrastruktur dan lokasi, bukan lagi pada kendala teknologi. Ia menyayangkan masih adanya isu negatif yang menyebut nuklir berbahaya bagi lingkungan, padahal fakta menunjukkan sebaliknya jika dibandingkan dengan energi fosil.

“Teknologi sekarang jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil. Dengan teknologi terbaru, risiko itu bisa ditekan sangat rendah. Nuklir sering diserang lewat isu lingkungan, padahal kalau dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari,” tegas peneliti ITS tersebut.

Dampak Ekonomi Makro dan Peluang Ekspor Energi
 

Dari sisi ekonomi, kehadiran PLTN diprediksi akan membawa efek domino positif bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas fiskal. Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, melihat energi nuklir sebagai kunci untuk menekan biaya input produksi nasional. Dengan listrik yang lebih murah, daya beli masyarakat akan meningkat dan sektor industri akan lebih kompetitif.

“Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau. Bagi masyarakat, indikator kesejahteraan paling sederhana adalah harga. Kalau listrik murah, itu terasa langsung,” jelas Hendry.

Lebih jauh lagi, Hendry memproyeksikan nuklir mampu menuntaskan masalah elektrifikasi di Indonesia Timur yang selama ini masih tertinggal. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi "superpower" energi di Asia Tenggara. “Namun jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi dan kapasitas berlebih, peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura terbuka. Itu bisa menjadi peran strategis Indonesia di kawasan,” ungkapnya optimis.

Satu Komando Kebijakan di Tangan Bahlil Lahadalia
 

Sentralisasi peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN dianggap sebagai langkah taktis pemerintah untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam perencanaan energi. Dosen dan peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi, menilai hal ini memberikan sinyal kuat akan adanya keselarasan antara regulator dan eksekutor di lapangan.

"Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN)," kata Nizar. Senada dengan hal itu, Hendry Cahyono menganggap penugasan ini sebagai bentuk kepercayaan atas prestasi kerja Bahlil selama ini. “Secara ekonomi, kalau seseorang diberi tanggung jawab tambahan, berarti ada kepercayaan atas kinerjanya. Tidak mungkin orang dengan kinerja buruk diberi mandat lebih besar,” tuturnya.

Keberadaan cadangan uranium yang melimpah, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam industri nuklir global, melainkan sebagai pemain utama yang mandiri.

Urgensi Transparansi dan Mitigasi Non-Struktural
 

Meskipun potensi nuklir sangat menjanjikan, Ahmad Nizar Hilmi memberikan catatan penting mengenai tata kelola. Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap mengedepankan transparansi, terutama terkait keterlibatan aktor industri dan pemenang tender dalam proyek strategis ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa agenda swasembada energi tidak ditunggangi oleh kepentingan sempit.

"Jadi dari perspektif ekonomi politik, kita juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut," ujar Nizar mengingatkan.

Selain transparansi, edukasi publik menjadi kunci keberhasilan implementasi PLTN. Nizar menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik (mitigasi struktural), tetapi juga pada kesiapan mental dan pengetahuan masyarakat (mitigasi non-struktural). Edukasi yang masif akan menghilangkan rasa takut yang tidak berdasar dan membangun kepercayaan publik terhadap energi nuklir sebagai solusi masa depan Indonesia.

Reporter: Ekhwanessa Bagus Aldhiansyah