Menaker Yassierli Sebut Keberlanjutan BUMN Kunci Utama Nasib Jutaan Pekerja
JAKARTA - Stabilitas ekonomi nasional sering kali berakar pada kesehatan fondasi perusahaan-perusahaan milik negara. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan, melainkan penentu utama bagi nasib jutaan jiwa tenaga kerja di Indonesia.
Dalam pandangannya, BUMN memegang peran sentral sebagai pilar penciptaan lapangan kerja sekaligus benteng pertahanan kesejahteraan buruh di tengah dinamika pasar global yang kian tak menentu.
Keberlanjutan operasional BUMN menjadi sangat krusial karena dampaknya bersifat langsung terhadap masa depan pekerja. Jika BUMN gagal menjaga keberlanjutannya, maka risiko pemutusan hubungan kerja hingga stagnasi kesejahteraan akan menjadi ancaman nyata. Menaker mengingatkan bahwa perusahaan yang kokoh adalah jaminan mutlak bagi kemakmuran para pegawainya.
"Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman," tegas Menaker Yassierli dalam keterangannya yang dikutip pada awal Februari 2026 ini.
BUMN Sebagai Solusi Strategis Penekan Angka Pengangguran Nasional
Menaker Yassierli secara tajam mengaitkan kondisi kesehatan bisnis BUMN dengan tantangan pengangguran yang masih menghantui Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2025, angka pengangguran nasional tercatat mencapai 7,46 juta orang. Angka ini merupakan sebuah peringatan bagi ekosistem industri, di mana BUMN diharapkan mampu tampil sebagai penyerap tenaga kerja yang tangguh.
Menurutnya, BUMN yang tidak menunjukkan pertumbuhan positif justru berisiko memperburuk statistik pengangguran tersebut. Sebaliknya, BUMN yang memiliki manajemen profesional dan strategi bisnis yang berkelanjutan akan menjadi topangan utama dalam mencetak peluang kerja baru.
"Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar," ucap Yassierli. Hal ini menegaskan bahwa daya saing BUMN memiliki korelasi linear dengan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.
Tantangan Disrupsi Kecerdasan Buatan Dan Transisi Industri Hijau
Menatap masa depan, sektor ketenagakerjaan di lingkungan BUMN tidak akan lepas dari tantangan global yang semakin kompleks. Menaker menyoroti dua fenomena besar: disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan transisi menuju ekonomi hijau (green industry).
Kedua hal ini berpotensi mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja secara masif. Jika transisi ini tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, maka para pekerja adalah pihak yang pertama kali akan merasakan dampak negatifnya.
"Perubahan ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak," terang Yassierli. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya perubahan paradigma di tingkat serikat pekerja. Menaker meminta agar serikat pekerja tidak hanya berkutat pada isu-isu normatif seperti upah dan kesejahteraan jangka pendek.
Serikat pekerja di lingkungan BUMN dituntut memiliki visi jangka panjang untuk membantu perusahaan tetap hidup dan kompetitif. "Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup," pesannya.
Mendorong Kompetensi Serikat Pekerja Melalui Sertifikasi Ahli Produktivitas
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah melalui penguatan kompetensi para pengurus serikat pekerja. Menaker menginginkan transformasi di lingkungan BUMN berjalan secara adil, di mana kemajuan perusahaan tidak meninggalkan kualitas sumber daya manusianya. Dialog sosial yang harmonis menjadi kunci agar transformasi tidak mengorbankan hak-hak pekerja.
Sebagai langkah nyata, Menaker mendorong anggota serikat pekerja/buruh untuk memiliki sertifikat ahli produktivitas. Hal ini selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang tengah digalakkan pemerintah. Pada tahun sebelumnya, Kemnaker telah berhasil mensertifikasi 700 ahli produktivitas.
"Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program dan menjadi champion di perusahaan masing-masing," kata Menaker. Dengan kompetensi ini, serikat pekerja diharapkan mampu menjadi problem solver yang inovatif bagi perusahaan, bukan sekadar pengawas kebijakan.
Revitalisasi Pelatihan Vokasi Inklusif Melalui Transformasi BLK Nasional
Di sisi lain, upaya menjaga keberlanjutan industri juga harus didukung dengan pasokan tenaga kerja yang mumpuni. Menaker Yassierli menekankan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai instrumen utama dalam mencetak SDM kompeten yang siap terserap pasar kerja masa depan.
Fokus utama transformasi BLK saat ini adalah pada bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan, sesuai dengan arah perkembangan industri global.
Yassierli juga menggarisbawahi pentingnya aspek inklusivitas dalam pelatihan vokasi. Ia menegaskan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara terhadap pelatihan dan pekerjaan yang layak.
"Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera," tegasnya. Dengan penguatan BLK, pemerintah optimistis dapat menciptakan SDM yang tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga unggul di kancah internasional, sehingga angka pengangguran dapat ditekan melalui pemerataan kompetensi yang inklusif.