JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kepastian bahwa harga elpiji subsidi 3 kilogram serta bahan bakar minyak subsidi tidak bakal mengalami kenaikan sampai akhir tahun 2026.
Langkah ini diputuskan pemerintah saat harga energi melonjak dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
Pada perdagangan Senin (18/5/2026), nilai tukar rupiah ditutup jatuh ke posisi Rp 17.668 per dollar AS.
Penurunan kurs ini berimbas secara langsung pada biaya pengadaan elpiji nasional yang sebagian besar pasokannya didatangkan lewat jalur impor.
Merujuk pada data operasional, tingkat ketergantungan Indonesia atas impor elpiji terhitung sangat tinggi, yang mana porsi impor memakan 80,58% dari seluruh kebutuhan nasional pada 2025. Jumlah tersebut didapati naik hingga mencapai 83,97% per Februari 2026.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menegaskan bahwa kebijakan penahanan harga ini sejauh ini masih berkiblat pada ketetapan awal pemerintah.
"Belum ada perubahan. Harga elpiji subsidi tetap enggak ada (perubahan)," ujar Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Mengenai kepastian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Laode menyebutkan bahwa regulasi yang berjalan sekarang masih konsisten tanpa adanya perombakan tarif.
"Ya kan sudah diumumkan Pak Menteri (ESDM). (Sampai akhir tahun enggak berubah?) Enggak berubah," ucap Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Pada aspek lain, naik turunnya harga minyak mentah dunia diakui berimplikasi pada biaya produksi BBM non-subsidi seperti Pertamax di dalam negeri, namun pemerintah masih menyimpan informasi seputar potensi penyesuaian harganya.
"Kayaknya itu saya belum bisa jawab, ya. Ini soalnya posisi grafiknya kan lagi gini. Nanti saya salah jawab," kata Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Data Faktor Risiko dan Dampak terhadap Subsidi Energi
- Nilai tukar rupiah: Berada pada kondisi Rp 17.668 per dollar AS, dengan dampak potensial berupa beban subsidi energi yang naik.
- Impor LPG: Bersifat dominan (lebih dari 80%), dengan dampak potensial berupa biaya pengadaan LPG yang meningkat.
- Kebijakan subsidi: Ditetapkan tidak naik sampai akhir tahun, dengan dampak potensial harga LPG 3 kg & BBM subsidi ditahan.