JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada tahun 2029. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle-Income Trap) agar Indonesia dapat mencapai status negara maju. Ia menyoroti bahwa pengelolaan belanja pemerintah harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidak menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Esther dalam diskusi bertajuk Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis? yang diselenggarakan di Jakarta.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan mencapai 8%, masih memungkinkan asalkan ada terobosan dan akselerasi yang signifikan dalam kebijakan pemerintah.
“Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan pengelolaan program prioritas yang baik,” ujar Faisal. Ia juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan untuk meminimalisir potensi pemborosan, namun harus dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat kinerja pemerintah.
Sementara itu, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli, menegaskan bahwa penambahan jumlah kementerian dalam kabinet tidak serta-merta menyebabkan pemborosan anggaran. Ia menekankan bahwa saat ini terdapat 48 kementerian, meningkat dari sebelumnya 34, namun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali dalam realisasi anggaran di beberapa kementerian. Efisiensi yang dilakukan bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” kata Isra Ramli.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran dan strategi pengelolaan yang lebih optimal, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional agar lebih berdaya saing di kancah global.
(kkz/kkz)