Penyelesaian Lahan Tol Padang-Pekanbaru Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA - Pemerintah menegaskan penyelesaian masalah lahan Tol Padang-Pekanbaru menjadi langkah utama sebelum pembangunan jalan dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya memastikan seluruh lahan “clean and clear” agar proyek strategis ini tidak terkendala di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat meninjau pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 30 September 2025. Ia menekankan agar setiap ruas jalan bebas dari sengketa atau permasalahan hukum sebelum konstruksi diteruskan.
Koordinasi Antarlembaga untuk Penyelesaian Lahan
Baca JugaTarif Listrik Tetap Jelang Akhir 2025, Pemerintah Jamin Daya Beli
AHY menjelaskan pemerintah akan mengadakan koordinasi intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah. Tujuannya untuk mencari solusi terbaik terkait bidang tanah yang belum tuntas penyelesaiannya.
“Sekali lagi kami ingin memastikan tidak ada yang bermasalah di kemudian hari,” tegas AHY. Pendekatan ini diharapkan meminimalkan risiko sengketa tanah yang dapat menghambat kelanjutan proyek dan menimbulkan biaya tambahan.
Menurut AHY, Tol Padang-Pekanbaru merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang vital bagi Sumatera Barat maupun Riau. Jalan bebas hambatan ini diproyeksikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua provinsi secara signifikan.
Manfaat Ekonomi dan Transportasi
Tol Padang-Pekanbaru, yang pembangunannya dimulai pada Februari 2018, diperkirakan akan memangkas waktu perjalanan antara dua provinsi dari tujuh jam menjadi hanya tiga jam. Efisiensi waktu ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di sepanjang koridor tol.
Selain itu, infrastruktur ini juga akan memberikan dampak positif pada sektor pariwisata. AHY menyoroti potensi peningkatan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat maupun Riau, karena aksesibilitas menjadi lebih mudah dan nyaman.
Keberadaan tol ini dipandang sebagai faktor penting dalam mendorong konektivitas regional. Jalan tol yang terintegrasi diharapkan mampu mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat daya saing kedua provinsi.
Komitmen Pemerintah dalam RPJMN
AHY memastikan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis ini sesuai jadwal.
Dengan memasukkan tol dalam RPJMN, pemerintah berkomitmen menyediakan pendanaan dan dukungan administratif yang memadai. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan, terutama terkait pengadaan lahan, agar proyek dapat berjalan lancar.
Selain itu, AHY meminta semua pemangku kepentingan menjaga komunikasi terbuka agar setiap persoalan lahan dapat diselesaikan dengan cepat. Pendekatan kolaboratif diharapkan mencegah konflik di kemudian hari dan mempercepat proses konstruksi.
Tantangan Penyelesaian Lahan
Menurut AHY, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan seluruh bidang tanah yang akan dilintasi tol bebas dari sengketa. Proses ini membutuhkan koordinasi lintas instansi dan keterlibatan pemerintah daerah secara aktif.
Dengan penyelesaian lahan yang tuntas, pembangunan tol akan berjalan lebih efektif dan efisien. AHY menekankan bahwa lahan yang belum beres dapat menghambat progres pembangunan dan menimbulkan tambahan biaya yang signifikan.
Pemerintah juga memandang pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian lahan. Setiap langkah akan dicatat dan dipantau untuk memastikan tidak ada persoalan hukum yang muncul di masa depan.
Dampak Jangka Panjang Tol Padang-Pekanbaru
Tol Padang-Pekanbaru diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan pada mobilitas masyarakat, konektivitas logistik, dan perekonomian regional. Jalan tol ini tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga menciptakan peluang investasi baru di sepanjang koridor.
AHY menekankan bahwa penyelesaian lahan adalah fondasi utama agar tol dapat berfungsi maksimal. Dengan lahan yang sudah tuntas, konstruksi dapat dilanjutkan tanpa hambatan, sehingga manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Pemerintah berharap, keberadaan tol ini akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Riau, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai RPJMN lima tahun ke depan.
Rekomendasi
