BRIN Tekankan Kolaborasi Publik Awasi Sistem Merit ASN

BRIN Tekankan Kolaborasi Publik Awasi Sistem Merit ASN

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan strategi paling efektif untuk mengawasi implementasi sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. 

Pendekatan ini dianggap mampu memperkuat transparansi, meminimalkan penyimpangan, dan mendorong birokrasi profesional berbasis kompetensi dan prestasi.

“Kolaborasi ini dapat memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan, memanfaatkan teknologi swasta, serta menyediakan platform pengaduan yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Peneliti Ahli Utama BRIN, Mohammad Mulyadi.

Baca Juga

Marc Marquez Klarifikasi Soal Hubungannya dengan Valentino Rossi

Menurut Mulyadi, strategi kolaboratif memungkinkan peran pemerintah sebagai pengatur regulasi, swasta sebagai penyedia infrastruktur digital, dan masyarakat sebagai pengawas aktif. Pendekatan ini menggabungkan berbagai kekuatan sehingga pengawasan sistem merit ASN menjadi lebih komprehensif dan akuntabel.

Langkah Pendukung Kolaborasi Sistem Merit

Meski model kolaboratif dianggap paling optimal, Mulyadi menekankan perlunya langkah-langkah pendukung tambahan. 

Di antaranya, penguatan regulasi terkait keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sistem merit, peningkatan keamanan data serta privasi pelapor, dan edukasi publik mengenai hak-hak pengawasan masyarakat.

Selain itu, BRIN menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur pengaduan digital terpadu, peningkatan kapasitas ASN dalam mengelola teknologi digital, serta penguatan literasi digital masyarakat. Semua upaya ini diyakini akan memperkuat kualitas implementasi sistem merit berbasis teknologi.

Sistem merit sendiri merupakan kebijakan manajemen ASN yang menekankan pada kompetensi dan prestasi pegawai. Program Smart ASN menjadi bagian dari inisiatif digital untuk mendukung implementasi meritokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan dalam Implementasi Sistem Merit ASN

Dalam kajian BRIN, Mulyadi mengungkap beberapa kendala yang masih muncul dalam pengawasan sistem merit ASN. Salah satunya adalah rendahnya keterlibatan masyarakat, yang berimbas pada minimnya pengawasan independen terhadap pelaksanaan meritokrasi.

Infrastruktur digital untuk mendukung pengawasan juga dianggap belum memadai. ASN sebagai pelaksana kebijakan kerap mengalami keterbatasan kapasitas dan kualitas dalam mengelola teknologi untuk mendukung sistem merit. 

Selain itu, literasi digital masyarakat juga masih rendah, sementara komitmen pemerintah dan keterbukaan informasi dinilai perlu ditingkatkan.

“Rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam konteks pengawasan meritokrasi menjadi tantangan tersendiri. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan dibubarkannya Komisi ASN sebagai pengawas independen turut memperlemah objektivitas sistem merit,” ujar Mulyadi.

Peran Masyarakat sebagai Indikator Pengawasan

Data yang diperoleh BRIN menunjukkan bahwa daerah dengan partisipasi masyarakat tinggi memiliki persepsi korupsi lebih rendah. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa keterlibatan publik dapat menjadi indikator penting dalam efektivitas pengawasan meritokrasi ASN.

“Oleh karena itu, keterlibatan publik perlu dijadikan indikator dalam pengawasan meritokrasi,” tegas Mulyadi.

BRIN mendorong pemerintah untuk memanfaatkan model kolaboratif sebagai standar pengawasan, yang mencakup pengembangan sistem digital terpadu, pendidikan masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. 

Dengan cara ini, birokrasi berbasis merit di Indonesia diharapkan lebih transparan, profesional, dan dapat mencegah praktik KKN.

Harapan BRIN untuk Masa Depan Sistem Merit

Melalui pendekatan kolaboratif, BRIN berharap tercipta mekanisme pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemerintahan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.

Teknologi yang disediakan oleh sektor swasta akan mempermudah pelaporan pelanggaran, sementara regulasi yang kuat memastikan bahwa proses tersebut terlaksana secara sah dan aman.

Ke depan, sistem merit yang dijalankan dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diharapkan mampu menjadi contoh pengelolaan ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Dengan keterlibatan semua pihak, potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN dapat diminimalisir, sehingga birokrasi Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada hasil.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan masyarakat sipil, pengawasan sistem merit ASN bisa menjadi tonggak reformasi birokrasi yang nyata. 

Peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Model kolaboratif yang digagas BRIN menawarkan pendekatan holistik untuk pengawasan sistem merit ASN di Indonesia. Dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sistem ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mendorong keterbukaan dan profesionalisme birokrasi. 

Dukungan regulasi, teknologi digital, dan literasi publik menjadi elemen penting yang harus dijalankan secara simultan untuk memastikan ASN bekerja sesuai prinsip meritokrasi.

BRIN menekankan bahwa kolaborasi publik dan teknologi menjadi fondasi penting untuk mencapai birokrasi yang bersih, efisien, dan terpercaya, sekaligus menjadi indikator keberhasilan reformasi ASN di Indonesia.