Program Kumitra Buka Akses UMKM Naik Kelas dan Tembus Rantai Pasok Nasional
JAKARTA - Langkah baru pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha mikro kini resmi dimulai. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) sebagai strategi memperluas kesempatan usaha dan memperkuat posisi pelaku mikro di rantai pasok nasional.
Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bermitra dengan sektor usaha besar dan menembus pasar global. Melalui Kumitra, pemerintah berkomitmen menjadikan pelaku mikro tidak lagi bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem produksi dan distribusi formal.
Fokus Penguatan Ekosistem Bisnis dan Akses Pasar
Baca Juga
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa salah satu hambatan utama pelaku usaha mikro selama ini adalah keterbatasan akses pasar. Banyak pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas namun tidak memiliki jaminan kemitraan yang berkelanjutan.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama usaha mikro adalah minimnya dukungan pasar. Kumitra hadir untuk menjawab tantangan itu,” ujar Maman dalam peluncuran program Kumitra di Sukabumi, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa melalui Kumitra, pemerintah berperan sebagai jembatan antara pelaku mikro dengan perusahaan besar. Dengan pola kolaboratif ini, diharapkan pelaku usaha kecil dapat memperoleh kepastian pasar sekaligus akses terhadap pelatihan dan pembiayaan yang lebih memadai.
Program ini juga diarahkan untuk memastikan pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai wilayah, terutama di daerah yang selama ini belum tersentuh kemitraan formal.
Ciptakan Peluang Kemitraan di Tengah Besarnya Jumlah UMKM
Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, sejak 2022 hingga 2024, telah tercatat 2.546 kesepakatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai mencapai Rp15,9 triliun. Kemitraan ini melibatkan 725 perusahaan besar dan 1.505 pelaku UMKM dari beragam sektor strategis.
Maman menyebut, angka tersebut masih tergolong kecil dibandingkan potensi yang ada. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh provinsi, namun sebagian besar masih beroperasi secara mandiri.
“Padahal kita punya lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia. Artinya, ruang kemitraan masih sangat luas untuk diperkuat,” ujar Maman.
Ia menilai, memperkuat kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil merupakan cara paling efektif untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan kolaborasi yang sehat, pelaku usaha mikro dapat memperbaiki kualitas produk, mengakses teknologi, dan memperluas jangkauan pasar mereka.
Melalui Kumitra, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap usaha mikro memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dorong Kelompok Rentan Jadi Bagian dari Ekonomi Produktif
Selain memperluas kemitraan, program Kumitra juga menempatkan pemberdayaan kelompok rentan sebagai salah satu prioritas utama. Maman menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan, terutama ibu rumah tangga yang menjalankan usaha rumahan.
Ia menegaskan bahwa sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, perhatian khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
“Program Kumitra ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal keadilan ekonomi. Kami ingin memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus kemajuan,” jelas Maman.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi turut mendampingi Maman dalam acara peluncuran program tersebut. Keduanya sepakat bahwa penguatan peran perempuan dalam sektor UMKM akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan ekonomi daerah.
Langkah nyata dari komitmen ini ditunjukkan melalui dukungan terhadap pelaku usaha mikro penyandang disabilitas. Pemerintah berharap mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam rantai pasok yang inklusif.
Ekspor Perdana Produk UMKM Disabilitas ke Brunei Darussalam
Sebagai bukti keberhasilan awal program pemberdayaan UMKM inklusif, acara peluncuran Kumitra turut disertai dengan pelepasan ekspor perdana produk lokal karya penyandang disabilitas.
Menteri UMKM bersama Menteri PPPA melepas ekspor perdana opak singkong produksi PT Gemilang Agro Inovasi dari Sukabumi menuju Brunei Darussalam. Produk tersebut merupakan hasil inovasi pelaku UMKM penyandang disabilitas yang berhasil menembus pasar internasional.
Sebanyak 28.800 pack opak singkong dikirim ke Brunei dengan nilai mencapai 18 ribu dolar AS atau sekitar Rp284,4 juta. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana UMKM penyandang disabilitas mampu bersaing di pasar global dengan dukungan program pemerintah.
Maman mengatakan bahwa ekspor tersebut menjadi simbol penting dari semangat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi inklusif. Ia menilai pencapaian ini sejalan dengan tujuan besar Kumitra untuk membuka peluang pasar seluas-luasnya bagi pelaku usaha mikro.
“Ketika produk karya penyandang disabilitas bisa diekspor, itu berarti kita sudah berada di jalur yang benar. Kumitra ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha mikro, tanpa kecuali, punya kesempatan yang sama untuk tumbuh,” ucapnya.
Kumitra Jadi Motor Perubahan Bagi UMKM Indonesia
Peluncuran program Kumitra menjadi momentum penting bagi dunia usaha mikro di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi motor perubahan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui kolaborasi yang saling menguntungkan antara pelaku besar dan kecil.
Dengan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga keuangan, dan sektor swasta, ekosistem UMKM Indonesia diproyeksikan akan menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap pelaku mikro memiliki akses terhadap kemitraan, pelatihan, serta fasilitas pembiayaan yang memadai.
“Kita ingin semua pelaku usaha mikro bisa naik kelas dan berdaya saing global. Kumitra adalah langkah konkret menuju arah itu,” kata Maman menegaskan.
Program ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berbasis pada pemerataan kesempatan dan kolaborasi.
Rekomendasi
