Basuki Pastikan Pembangunan IKN Bertahap Hingga Siap Operasional 2028
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan rencana menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa penetapan ini juga berarti IKN berstatus sebagai ibu kota negara, bukan sekadar simbol fisik, tetapi pusat pemerintahan dan pengambilan keputusan politik nasional.
“Dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, Presiden sudah berketetapan dan memutuskan, tahun 2028 sebagai Ibu Kota Politik, yang artinya juga ibu kota negara,” ujar Basuki.
Baca Juga
Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek konstruksi fisik, melainkan sebuah langkah strategis nasional yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi antarinstansi, dan integrasi berbagai sektor.
Tahapan Pembangunan IKN
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap. Persiapan yang tengah berjalan mencakup pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif, perkantoran pemerintahan, hunian bagi pegawai, serta fasilitas publik yang mendukung kehidupan sehari-hari di ibu kota baru.
“Minggu depan ini kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap demi tahap ini. Jadi, Insyaallah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai. Kalau yang lainnya sudah,” ungkap Basuki.
Proses bertahap ini dirancang agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan lancar ketika IKN resmi beroperasi. Strategi ini juga memastikan setiap pembangunan diprioritaskan sesuai kebutuhan operasional, mulai dari kantor lembaga negara, fasilitas hunian, hingga infrastruktur publik.
Foto terbaru menunjukkan bangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang terus mengalami progres konstruksi sejak awal Oktober 2025.
Membangun Ekosistem Pendukung
Tidak hanya soal gedung, Basuki menekankan pentingnya membangun ekosistem yang mendukung kehidupan dan aktivitas pemerintahan di IKN. Ekosistem ini mencakup jaringan transportasi, fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta tata ruang kawasan yang terintegrasi.
“Kita sedang memastikan seluruh infrastruktur pendukung, dari perkantoran hingga hunian, terintegrasi dengan baik sehingga bisa menunjang status IKN sebagai ibu kota politik dan ibu kota negara,” jelas Basuki.
Langkah ini bertujuan agar IKN dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik yang modern, sekaligus menjadi model kota masa depan yang efisien dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum dan Keselamatan
Sebelumnya, IKN sempat diterpa isu negatif terkait aktivitas tambang ilegal di wilayah sekitar. Basuki menegaskan bahwa semua tambang yang beroperasi tanpa izin telah ditindak tegas. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan, integritas lingkungan, serta kelancaran pembangunan ibu kota baru.
Selain itu, Basuki menanggapi kabar insiden kebakaran di mes pekerja konstruksi. Ia menjelaskan bahwa penyebab kebakaran bersifat kelalaian individu, seperti merokok di dalam kamar atau penggunaan peralatan elektronik yang tidak aman.
“Itu mes pekerja konstruksi. Ya mereka saya cek ada yang merokok nang jero (di dalam) tidur ngrokok gitu kan, gitu. Ada yang pakai speaker, apa cuma kabel tok dilebokke (dicolokkan),” beber Basuki.
Untuk mencegah insiden serupa, pengawasan terhadap keselamatan kerja diperketat. Pemerintah memastikan standar keselamatan pekerja konstruksi ditegakkan secara konsisten di seluruh area pembangunan.
IKN Sebagai Pusat Politik dan Pemerintahan
Dengan status ibu kota politik, IKN akan menjadi pusat pengambilan keputusan strategis nasional. Gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif dirancang agar mampu menampung aktivitas pemerintahan secara terpusat.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Pemerintah berharap pusat pemerintahan ini mampu mendorong efisiensi birokrasi, transparansi, dan koordinasi antarinstansi secara optimal.
“Status ini bukan sekadar simbol kemegahan, tapi memastikan IKN menjadi pusat aktivitas politik dan pemerintahan yang modern,” jelas Basuki.
Strategi Bertahap dan Integrasi Infrastruktur
Pembangunan IKN dilakukan secara bertahap untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan. Pekerjaan konstruksi dibagi menjadi beberapa fase, mulai dari gedung pemerintahan, hunian, hingga infrastruktur publik seperti transportasi massal dan jaringan jalan.
Tahapan ini juga memungkinkan pemerintah menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi lapangan, termasuk pengelolaan logistik, sumber daya manusia, dan keamanan lingkungan. Dengan begitu, seluruh fasilitas dapat siap digunakan saat IKN resmi beroperasi pada tahun 2028.
Dampak Sosial dan Ekonomi
IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran infrastruktur yang modern, fasilitas publik, dan konektivitas yang baik akan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Pemerintah berharap IKN menjadi contoh ibu kota yang seimbang antara kemajuan politik, pembangunan fisik, dan kesejahteraan sosial. Konsep kota ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan ibu kota di masa depan.
Dengan Perpres 79 Tahun 2025, IKN resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik dan ibu kota negara pada 2028. Pembangunan bertahap, pembangunan ekosistem pendukung, penegakan hukum, dan pengawasan keselamatan menjadi kunci keberhasilan proyek strategis nasional ini.
Basuki Hadimuljono menekankan bahwa IKN harus lebih dari sekadar simbol kemegahan fisik. Dengan integrasi infrastruktur, hunian, dan fasilitas publik yang matang, IKN diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas politik, pemerintahan, dan ekonomi yang modern, efisien, dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rekomendasi
