531 Pemerintah Daerah Ciptakan 36.742 Inovasi Unggulan 2025
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mencatat lonjakan luar biasa dalam pelaporan inovasi daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025.
Sebanyak 531 pemerintah daerah di seluruh Indonesia berhasil menghasilkan 36.742 inovasi, yang dilaporkan melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengatakan jumlah tersebut merupakan partisipasi tertinggi sepanjang sejarah IGA sejak tahun 2007.
Baca Juga
“Pelaporan data inovasi pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun ini mencapai 36.742 inovasi yang diikuti oleh 531 pemerintah daerah,” ujar Yusharto dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Pencapaian ini menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi pemerintahan, sekaligus bukti keberhasilan Kemendagri mendorong budaya inovatif di sektor publik.
Partisipasi Daerah Meningkat 15,83 Persen dari Tahun Sebelumnya
Data yang dirilis BSKDN memperlihatkan bahwa jumlah inovasi meningkat 15,83 persen dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat partisipasi mencapai 97,25 persen dari total daerah otonom di Indonesia.
Menurut Yusharto, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa semangat berinovasi sudah mulai merata di berbagai daerah, meskipun masih ada tantangan pemerataan antarwilayah.
Dalam prosesnya, Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin dilibatkan sebagai mitra independen dalam melakukan pengukuran data inovasi. Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Validasi dan Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Prioritas Tahun 2025.
Selain itu, BSKDN memastikan seluruh tahapan penilaian dilakukan secara transparan dan objektif.
Rangkaian penilaian IGA mencakup empat tahap utama, yakni:
Penjaringan inovasi,
Pengukuran,
Presentasi kepala daerah, dan
Peninjauan lapangan.
Proses pelaporan data inovasi dilakukan secara daring melalui aplikasi IID pada 20 Juni hingga 23 Agustus 2025, dengan sistem terintegrasi yang memungkinkan verifikasi cepat dan akurat.
53 Pemerintah Daerah Jadi Nominator IGA 2025
Memasuki tahapan ketiga, kegiatan presentasi kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 4–6 November 2025.
Sebanyak 53 pemerintah daerah terpilih sebagai nominator, terdiri dari 8 provinsi, 24 kabupaten, 11 kota, 7 daerah perbatasan, dan 3 daerah di wilayah Papua.
“Ketentuan presentasi yang akan dilaksanakan adalah sebanyak itu. Penyaji materi adalah Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Apabila berhalangan, dapat didelegasikan pada Sekretaris Daerah,” jelas Yusharto.
Materi yang dipresentasikan mencakup strategi penguatan ekosistem inovasi daerah serta penerapan inovasi unggulan digital dan nondigital yang sudah terdaftar di aplikasi IID.
Untuk tema wajib, setiap klaster daerah memiliki fokus berbeda:
Provinsi, kabupaten, dan kota: peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengendalian inflasi.
Daerah perbatasan dan Papua: peningkatan PAD, pengendalian inflasi, dan urusan wajib pelayanan dasar.
Yusharto menekankan pentingnya sinergi antarwilayah agar inovasi tidak hanya terpusat di pulau besar seperti Jawa dan Sumatera, yang saat ini menyumbang hampir 75 persen dari total laporan inovasi.
Penilaian Independen dan Kolaboratif dengan Banyak Pihak
Untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif dan kredibel, tim penilai IGA 2025 melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian, lembaga, akademisi, media, hingga mitra pembangunan.
Mereka terdiri dari:
Kemenko Polhukam
Kemenko PMK
Kementerian PANRB
Bappenas
BRIN
LAN
Ombudsman RI
IPDN
Universitas Indonesia
Universitas Pasundan
Universitas Sriwijaya
Kompas TV
CNN Indonesia
Kemitraan Partnership
Kolaborasi ini mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi, sekaligus memberi peluang bagi daerah untuk memperoleh masukan dari berbagai perspektif.
“Penilaian dilakukan tidak hanya untuk menentukan pemenang, tetapi juga untuk menilai sejauh mana inovasi itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Yusharto.
Tren Positif Inovasi Daerah Lima Tahun Terakhir
Dalam lima tahun terakhir, laporan inovasi daerah menunjukkan tren peningkatan konsisten.
Sejak 2021 hingga 2025, jumlah inovasi yang tercatat melonjak dari sekitar 25.000 menjadi 36.742 inovasi.
Yusharto menilai capaian ini tak lepas dari kebijakan Kemendagri yang terus memperkuat dukungan bagi daerah dalam berinovasi, baik melalui regulasi, pendampingan teknis, maupun pemberian penghargaan seperti IGA.
Namun, ia juga menyoroti kesenjangan antarwilayah yang masih terjadi, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Menurutnya, diperlukan langkah-langkah afirmatif agar daerah tertinggal dapat lebih aktif dalam mengembangkan inovasi lokal.
Dasar Hukum Pelaksanaan dan Penghargaan IGA 2025
Pelaksanaan IGA 2025 didasarkan pada sejumlah regulasi penting yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan inovasi di daerah.
Antara lain:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan
Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
Yusharto berharap penghargaan IGA tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah kolaborasi dan pembelajaran antar daerah. Ia menekankan bahwa esensi dari inovasi adalah memecahkan masalah publik dengan cara baru yang lebih efektif dan efisien.
“Harapannya, inovasi daerah tidak berhenti pada lomba atau penghargaan, tapi benar-benar diimplementasikan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Capaian 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah menandai babak baru dalam sejarah inovasi pemerintahan Indonesia.
Melalui sinergi lintas sektor dan dorongan kebijakan yang kuat, BSKDN Kemendagri optimistis bahwa inovasi daerah akan terus berkembang, menjangkau seluruh pelosok nusantara, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Rekomendasi
