DPRD Dorong Percepatan Infrastruktur Tabalar Sakirman Tegaskan Harus Menjadi Prioritas Anggaran
JAKARTA - Pembangunan yang merata hingga ke pelosok daerah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Di Kabupaten Berau, perhatian kini tertuju pada Kecamatan Tabalar, sebuah wilayah yang dinilai memerlukan intervensi pembangunan lebih serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau secara tegas menyuarakan perlunya percepatan perbaikan sarana dan prasarana di kawasan tersebut.
Langkah ini dianggap krusial bukan hanya untuk estetika wilayah, melainkan sebagai fondasi utama untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal yang selama ini merasa tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Melalui suara Sakirman, anggota DPRD Berau dari Fraksi PKS, tuntutan agar infrastruktur Tabalar masuk dalam skala prioritas anggaran tahun ini kian menguat.
Sudut pandang yang diangkat bukan lagi sekadar pemenuhan janji politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memutus rantai isolasi geografis dan ketimpangan ekonomi. Perbaikan jalan, akses air bersih, dan fasilitas publik lainnya menjadi target utama yang diharapkan dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir tersebut.
Urgensi Pembangunan Infrastruktur Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Di Tabalar
Sakirman menekankan bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi kehidupan bagi warga Tabalar. Kondisi akses yang memadai akan sangat berpengaruh pada biaya logistik hasil bumi dan mobilitas warga.
Tanpa jalan yang layak, potensi pertanian dan perikanan di Tabalar sulit untuk dipasarkan secara kompetitif ke pusat kota Tanjung Redeb. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di sektor ini tidak bisa ditunda-tunda lagi jika pemerintah daerah benar-benar ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
"Kami meminta agar pemerintah daerah melalui instansi terkait memberikan perhatian khusus pada percepatan infrastruktur di Kecamatan Tabalar. Ini menyangkut kepentingan orang banyak dan pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput," tegas Sakirman. Ia menilai bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran di wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti Tabalar akan memberikan dampak berantai (multiplier effect) yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara kolektif di masa mendatang.
Komitmen DPRD Dalam Mengawal Alokasi Anggaran Untuk Daerah Terpencil
Sebagai lembaga kontrol, DPRD Berau berkomitmen untuk mengawasi setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD agar benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Sakirman memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal usulan pembangunan di Tabalar agar tidak sekadar menjadi catatan dalam Musrenbang, tetapi benar-benar diprioritaskan dalam struktur anggaran.
Menurutnya, distribusi anggaran harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan infrastruktur dan kebutuhan layanan publik di setiap kecamatan. Sakirman menambahkan bahwa fokus utama dalam pengawalan anggaran ini adalah memastikan efektivitas pengerjaan di lapangan.
Ia tidak ingin anggaran yang sudah dikucurkan justru menghasilkan kualitas infrastruktur yang buruk. "Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Kualitas pengerjaan harus diawasi ketat agar infrastruktur yang dibangun bisa bertahan lama dan menunjang aktivitas masyarakat dalam waktu yang lama pula," imbuhnya.
Harapan Masyarakat Tabalar Terhadap Perbaikan Akses Dan Fasilitas Publik
Keluhan mengenai sulitnya akses transportasi dan minimnya fasilitas publik yang memadai telah lama menjadi aspirasi warga Tabalar. Suara dari legislatif ini merupakan representasi dari harapan ribuan kepala keluarga yang mendambakan kenyamanan saat beraktivitas.
Masyarakat berharap bahwa dorongan dari DPRD ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui program kerja nyata di tahun 2026 ini. Bagi warga, keberadaan infrastruktur yang baik adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.
Selain masalah jalan, sektor air bersih dan penerangan juga menjadi perhatian Sakirman. Menurutnya, sebuah wilayah tidak bisa disebut berkembang jika kebutuhan dasar seperti air bersih belum terpenuhi secara maksimal. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di Tabalar diharapkan dapat membuka isolasi wilayah dan menarik minat investor untuk melirik potensi lokal yang ada, baik di sektor pariwisata maupun pengolahan hasil alam.
Sinergi Pemerintah Daerah Dan Legislatif Demi Pemerataan Pembangunan Berau
Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Tabalar sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Sakirman mendorong adanya komunikasi yang intensif antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan dewan perwakilan rakyat untuk menyelaraskan pandangan mengenai pembangunan prioritas. Tanpa kerja sama yang baik, percepatan infrastruktur akan sulit tercapai mengingat adanya keterbatasan anggaran daerah yang harus dibagi ke berbagai sektor lainnya.
"Pemerataan pembangunan harus menjadi visi bersama. Kita tidak ingin ada ketimpangan yang terlalu jauh antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Berau," kata Sakirman menutup penjelasannya.
Dengan menjadikan Tabalar sebagai prioritas pembangunan, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan pada pemerataan aksesibilitas di seluruh pelosok bumi Batiwakkal. Langkah nyata di lapangan kini sangat dinantikan sebagai perwujudan dari komitmen politik dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warganya.
