Daftar ASN Wajib WFO Meski Kebijakan WFH Berlaku Setiap Jumat Resmi

Daftar ASN Wajib WFO Meski Kebijakan WFH Berlaku Setiap Jumat Resmi

JAKARTA - Kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara mulai diberlakukan sebagai bagian dari adaptasi sistem birokrasi modern yang lebih efisien. 

Kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara mulai diberlakukan sebagai bagian dari adaptasi sistem birokrasi modern yang lebih efisienPemerintah melalui Tito Karnavian menetapkan pola kerja baru yang memungkinkan ASN bekerja dari rumah dalam waktu tertentu. Namun, di balik kebijakan tersebut, terdapat sejumlah pengecualian yang tetap mengharuskan pegawai berada di kantor demi menjaga stabilitas pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mulai 1 April 2026 resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home sebanyak satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong efisiensi kerja sekaligus memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga

Jadwal Samsat Keliling Gunungkidul Hari Ini Libur Layanan Pajak Kendaraan Bermotor

Namun, melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang ditandatangani pada Selasa 31 Maret 2026, pemerintah merinci sejumlah jabatan strategis dan unit layanan publik yang dikecualikan dari kebijakan tersebut dan wajib tetap bekerja di kantor atau Work From Office.

Mendagri menegaskan, pengecualian itu bertujuan agar fungsi pengawasan dan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Kebijakan ini dirancang agar fleksibilitas kerja tidak mengurangi kualitas layanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Jabatan Strategis Tetap Wajib Bekerja di Kantor

Di tingkat provinsi, terdapat sebelas kategori jabatan yang dilarang WFH, sementara di tingkat kabupaten kota terdapat dua belas kategori jabatan. “Mengenai yang dikecualikan, di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu, kemudian eselon dua pratama,” ujar Tito.

Struktur pengecualian ini didominasi oleh para pemangku kebijakan struktural. Posisi-posisi ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan serta pengawasan jalannya pemerintahan.

Kehadiran mereka di kantor dinilai sangat krusial untuk memastikan koordinasi berjalan efektif. Tanpa kehadiran langsung, dikhawatirkan proses pengambilan keputusan akan mengalami hambatan.

Selain itu, jabatan strategis juga dituntut untuk merespons situasi secara cepat. Oleh karena itu, sistem kerja WFO tetap diberlakukan bagi posisi tersebut.

Peran Layanan Publik yang Tidak Bisa Ditinggalkan

Selain jabatan struktural, unit layanan publik juga masuk dalam daftar pengecualian kebijakan WFH. Unit-unit ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Unit layanan kesehatan seperti rumah sakit daerah dan puskesmas, serta unit pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA tetap beroperasi penuh secara luring. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan layanan dasar.

Bidang keamanan dan ketertiban umum seperti Satpol PP, penanggulangan bencana, hingga pelayanan perizinan seperti Mal Pelayanan Publik juga masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Kehadiran langsung petugas di lapangan menjadi faktor utama dalam memastikan pelayanan tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

Pengawasan Ketat Bagi ASN yang WFH

Selain menetapkan pengecualian, Mendagri Tito Karnavian juga meminta ASN yang melaksanakan bekerja dari rumah setiap Jumat dalam sepekan tetap berjaga atau standby. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASN tetap menjalankan tugasnya meski tidak berada di kantor.

“Untuk meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan WFH, dan kemudian handphone mereka diminta untuk aktif, sehingga dapat diketahui lokasi melalui geo location,” kata Tito.

Menurut Tito, ASN wajib merespons panggilan atau pesan dalam kurun waktu kurang dari lima menit saat WFH. Aturan ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang cukup ketat.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa fleksibilitas kerja tidak disalahgunakan oleh pegawai.

Sanksi Tegas Bagi Pelanggaran Aturan WFH

Tito pun menyiapkan sejumlah konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kelonggaran, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pertama bagi mereka yang tak merespons dua kali panggilan, maka akan diberikan teguran lisan. Langkah ini menjadi peringatan awal bagi ASN yang tidak disiplin.

Kedua, tak merespons dalam kurun waktu lima menit tanpa alasan akan dikenakan teguran tertulis. Sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran akan ditindak secara serius.

Kemudian terakhir bagi ASN yang melakukan kesalahan berulang, maka akan dikenakan evaluasi kinerja dan sanksi administratif. Sistem ini dirancang untuk menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan kebijakan.

Rincian Lengkap Pengecualian WFH ASN

Berikut adalah rincian jabatan dan unit yang tetap wajib bekerja di kantor. Daftar pengecualian WFH ASN tingkat provinsi meliputi jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, unit layanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, unit layanan kebersihan dan persampahan.

Selain itu juga unit layanan kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan penanaman modal, unit layanan kesehatan seperti RSUD dan laboratorium kesehatan daerah, unit layanan pendidikan SMA SMK sederajat, unit layanan pendapatan daerah seperti Samsat, serta unit layanan publik lainnya yang melayani masyarakat secara langsung.

Daftar pengecualian WFH ASN tingkat kabupaten kota meliputi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator eselon tiga, camat dan lurah kepala desa, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, unit layanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kemudian unit layanan kebersihan dan persampahan, unit layanan kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan seperti MPP dan PTSP, unit layanan kesehatan seperti RSUD puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah, unit layanan pendidikan mulai PAUD hingga SMP sederajat, unit layanan pendapatan daerah, serta unit layanan publik lainnya.

Kebijakan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan ini berlaku setiap Jumat dan hanya diterapkan bagi ASN pusat dan daerah. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dalam menghadapi dinamika global. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem birokrasi yang lebih modern dan efisien tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.