Digitalisasi Kepatuhan Regulasi Perkuat Industri Pertambangan Nikel

Digitalisasi Kepatuhan Regulasi Perkuat Industri Pertambangan Nikel

JAKARTA - Industri pertambangan nikel di Indonesia menghadapi tantangan regulasi yang kompleks dan terus berkembang. Dengan lebih dari 6.000 kewajiban hukum yang harus dipenuhi, perusahaan pertambangan dituntut tidak hanya untuk menambang secara produktif, tetapi juga patuh, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi solusi strategis untuk mengelola kepatuhan hukum secara efisien dan akurat.

PT Bumi Konawe Minerina, bagian dari Aquila Nickel Group, mengambil langkah inovatif melalui penerapan Regulatory Compliance System (RCS). Sistem ini dirancang untuk memastikan semua kewajiban hukum di sektor pertambangan dapat dipenuhi secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu, sekaligus mendukung praktik tata kelola terbaik yang diakui secara global.

RCS: Fondasi Tata Kelola Industri Nikel

Baca Juga

Subsidi Energi 2025 Belum Tepat Sasaran, Menkeu Siapkan Transformasi

Chief Executive Officer Aquila Nickel Group, Dimitry Privalo, menekankan bahwa implementasi RCS bukan sekadar kepatuhan administratif. “Regulatory Compliance System (RCS) merupakan bagian integral dari komitmen kami untuk menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara bertanggung jawab, transparan, dan patuh hukum. 

Melalui sistem ini, seluruh kewajiban hukum dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan tepat waktu guna mendukung penerapan praktik terbaik dalam tata kelola industri pertambangan di Indonesia,” ujar Dimitry, Selasa (30 September 2025).

RCS juga memperkuat pilar Governance dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG). Dengan pengelolaan kepatuhan berbasis digital, Aquila Nickel Group memastikan kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Efisiensi dan Integritas Operasional

Dalam praktiknya, RCS mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi kewajiban regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. RCS Project Manager, Muhammad Zainuddin Noor, menjelaskan bahwa platform ini mampu memetakan kewajiban hukum secara spesifik, bahkan menyertakan terjemahan regulasi ke bahasa Inggris untuk memudahkan koordinasi dengan mitra internasional.

“Platform ini sangat membantu kami memastikan kesesuaian regulasi secara prioritas dan membangun kepercayaan dari regulator, mitra bisnis, hingga masyarakat,” ujar Zainuddin.

Dengan integrasi RCS ke dalam proses bisnis, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dengan lebih cepat dan tepat, tetapi juga mendorong efisiensi operasional. Selain itu, sistem ini berperan dalam membangun budaya kepatuhan hukum di seluruh lapisan organisasi, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Menghadapi 6.000 Kewajiban Regulasi

Sektor pertambangan nikel di Indonesia memang dikenal memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Berdasarkan data RCS, perusahaan harus memenuhi lebih dari 6.000 kewajiban hukum dari pemerintah pusat dan daerah. Tantangan ini mencakup izin operasional, lingkungan, keselamatan kerja, hingga aspek sosial dan tata kelola.

Dengan RCS, PT Bumi Konawe Minerina dapat mengelola semua kewajiban tersebut secara sistematis, memprioritaskan regulasi yang paling kritikal, dan memastikan seluruh proses operasional tetap patuh dan aman. Hal ini memungkinkan perusahaan membangun kemitraan yang kredibel dengan komunitas lokal sekaligus mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.

Digitalisasi: Solusi untuk Industri Pertambangan Modern

Dimitry Privalo menegaskan bahwa kepatuhan berbasis digital bukan hanya kewajiban administratif, melainkan fondasi bagi integritas dan inovasi yang memperkuat ketahanan bisnis. Dengan sistem digital, perusahaan dapat:

Memetakan kewajiban regulasi secara menyeluruh dan terstruktur.

Memantau kepatuhan secara real-time.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada regulator, mitra, dan publik.

Mengurangi risiko hukum serta potensi denda atau sanksi.

Pendekatan digital ini membuat Aquila Nickel Group menjadi contoh bagi industri pertambangan lainnya dalam mengelola kompleksitas regulasi secara profesional dan modern.

Membangun Kepercayaan dan Nilai Jangka Panjang

Dengan memastikan kepatuhan hukum yang konsisten, perusahaan tidak hanya melindungi reputasi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. RCS memungkinkan Aquila Nickel Group untuk:

Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat lokal, termasuk komunitas di sekitar lokasi tambang.

Memberikan kontribusi nyata dalam transisi energi, sejalan dengan komitmen global terhadap energi bersih.

Menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara.

Melalui digitalisasi kepatuhan ini, sektor pertambangan nikel di Indonesia dapat beroperasi lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh praktik tata kelola terbaik di kancah global.

Industri pertambangan nikel menghadapi regulasi yang sangat kompleks, dengan ribuan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Implementasi Regulatory Compliance System (RCS) oleh PT Bumi Konawe Minerina, di bawah Aquila Nickel Group, menunjukkan bahwa digitalisasi kepatuhan hukum adalah solusi strategis. Sistem ini tidak hanya memastikan patuh hukum, tetapi juga mendukung praktik terbaik tata kelola, efisiensi operasional, dan keberlanjutan industri.

RCS menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk membangun integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik, sekaligus mempersiapkan industri nikel Indonesia menghadapi tantangan global di sektor energi dan baterai kendaraan listrik.