BRIN Ingatkan Daerah Ekspor Belajar dari Cikande
JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kasus radiasi Cesium-137 yang terjadi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, bagi seluruh daerah eksportir Indonesia.
“Mulut-mulut ekspor, baik itu di Surabaya, di Semarang, di Makassar, dan seterusnya, itu banyak pembelajaran dari kasus Cikande ini yang bisa diadopsi untuk upaya preventif,” kata Handoko pada kegiatan Apresiasi BRIDA/BAPERIDA Optima 2025 dan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah di Jakarta, Senin.
Kasus radiasi tersebut menimbulkan dampak serius terhadap perdagangan ekspor, khususnya produk perikanan. Hampir lima ribu ton udang beku dikembalikan ke Indonesia karena terindikasi terkontaminasi, yang berdampak langsung pada potensi kerugian ekonomi dan reputasi ekspor nasional.
Baca Juga
“Hampir lima ribu ton udang beku kembali semua ke Indonesia, bisa dibayangkan. Kita tidak ingin itu terjadi di daerah yang lain,” jelas Handoko, menambahkan bahwa kasus serupa juga pernah terjadi pada cengkeh dari Lampung.
Upaya Preventif dan Pembelajaran bagi Daerah Ekspor
Handoko menekankan, daerah-daerah yang menjadi penghasil produk ekspor harus segera menerapkan langkah-langkah preventif untuk menghindari risiko kehilangan pasar akibat masalah keamanan produk. Menurutnya, pelajaran dari Cikande dapat diadopsi untuk menjaga kualitas ekspor mulai dari tahap produksi, pengolahan, hingga distribusi.
“Tindakan penjagaan harus diterapkan di semua daerah yang memiliki tujuan ekspor. Ini bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia,” ujarnya.
Upaya preventif ini meliputi pemantauan kandungan radioaktif atau bahan berbahaya lain pada produk ekspor, serta prosedur mitigasi risiko untuk memastikan komoditas memenuhi standar internasional. Dengan langkah-langkah ini, kerugian ekonomi akibat penolakan produk di negara tujuan dapat diminimalkan.
Dukungan BRIN dan BRIDA untuk Kebijakan Berbasis Riset
BRIN siap membantu daerah-daerah eksportir dalam menerapkan kebijakan berbasis riset. Handoko menekankan peran BRIDA/BAPERIDA sebagai ujung tombak inovasi dan pendamping daerah untuk menyelesaikan kendala teknis maupun substansi.
“Insya Allah kami siap menjadi jembatan, karena kalau ada masalah yang kira-kira common problem di banyak daerah, kami akan bawa itu melalui Deputi Kebijakan Pembangunan kami misalnya. Kalau masalah substansi, urusan problem teknis, yang membutuhkan pakar, itu sudah pasti kami banyak pakar, semua bidang,” ujar Handoko.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga riset, dan instansi terkait, BRIN berharap setiap daerah dapat memiliki sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang lebih kuat, khususnya bagi produk yang berpotensi menghadapi isu keamanan atau kesehatan publik.
Progres Dekontaminasi dan Relokasi Warga Cikande
Sementara itu, penanganan kasus Cesium-137 di Cikande terus berlanjut. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 mempercepat proses dekontaminasi di kawasan industri dan permukiman warga. Hingga saat ini, total 91 warga telah direlokasi sementara dari zona merah.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang juga Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi Satgas Cs-137, Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa 22 pabrik dan 12 titik lainnya telah melalui dekontaminasi setelah terpapar cemaran radioaktif Cs-137.
Proses dekontaminasi yang cepat dan terstruktur diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa mitigasi risiko dan keamanan produk ekspor harus menjadi prioritas. Hal ini tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tetapi juga keberlanjutan perdagangan internasional bagi produk Indonesia.
Dengan pembelajaran dari kasus Cikande, Handoko berharap daerah eksportir dapat membangun sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang lebih matang. Kolaborasi antara pemerintah pusat, BRIN, BRIDA, serta pemerintah daerah menjadi kunci agar Indonesia tetap menjaga kualitas ekspor, melindungi petani dan pelaku usaha, serta memastikan keselamatan masyarakat secara menyeluruh.
Rekomendasi
.jfif)
