Erick Thohir Bahas Sikap Indonesia Saat Jumpa Atlet Israel
JAKARTA - Kasus pelarangan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 di Jakarta menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana sikap Indonesia jika atlet Tanah Air berhadapan dengan atlet Israel di ajang internasional lainnya? Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menyoroti isu ini dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta.
“Banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu,” tutur Erick Thohir. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang kalkulatif bila situasi serupa terjadi di masa depan. “Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif bila ada pertemuan (dengan atlet Israel) seperti itu kan,” ujarnya.
Indonesia Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Gimnastik
Baca Juga
Keputusan Indonesia melarang atlet Israel turun di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025, berlangsung pada 19–25 Oktober 2025, menjadi sorotan dunia olahraga. Sikap tegas ini mengikuti konteks diplomatik, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
Menpora Erick menjelaskan bahwa setiap pengambilan keputusan harus sejalan dengan visi dan misi federasi olahraga nasional. “PB-PB harus punya visi yang sama, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera Merah Putih tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama road map-nya," katanya.
Langkah ini memicu respons dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Dalam putusannya pada Rabu (22/10/2025), IOC menyerukan agar federasi olahraga internasional tidak mengadakan kegiatan di wilayah Indonesia. Indonesia disebut tidak dapat melanjutkan pengajuan untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga yang di bawah payung IOC, termasuk Olimpiade dan Youth Olympic Games.
Posisi Indonesia dalam Pertemuan Atlet Internasional
Meski menghadapi tekanan dari IOC, Erick Thohir menegaskan bahwa olahraga Indonesia tidak berhenti. Menurutnya, surat IOC jangan sampai disalahartikan. “Jangan sampai seakan-akan dunia olahraga kita berhenti total, kita tetap mendorong sesuai blueprint kita bagaimana olahraga menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan mengibarkan bendera merah putih di luar negeri,” jelas Menpora.
Erick menekankan bahwa Indonesia masih bisa mengirim atlet untuk berbagai kejuaraan internasional. “Ini yang kita sama-sama, mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirimkan atlet. Kami masih melakukan pengiriman atlet,” katanya.
Respons IOC dan Dampaknya bagi Olahraga Nasional
Menurut Menpora, keputusan IOC tidak berarti Indonesia dibekukan dari dunia olahraga internasional. Justru, IOC memberikan ruang bagi Indonesia untuk berdiskusi dan mencari solusi. “Kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan sekedar mengambil garis keras,” ujarnya.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga hubungan diplomatik olahraga sekaligus melindungi hak atlet Indonesia. Erick menekankan perlunya musyawarah mufakat antara federasi olahraga nasional, pemerintah, dan IOC untuk memastikan setiap langkah strategis sejalan dengan kepentingan bangsa.
Solusi dan Strategi Indonesia ke Depan
Menpora mengingatkan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam olahraga, termasuk PB-PB (Pengurus Besar), untuk menghadapi isu sensitif. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak politik, diplomasi, dan prestasi olahraga.
“Setiap pertemuan di level internasional harus dikalkulasi, kita tetap membela kepentingan nasional dan nilai Merah Putih. Tapi secara keseluruhan, olahraga Indonesia tetap bergerak,” tuturnya. Erick berharap, dengan strategi ini, Indonesia mampu menavigasi tekanan internasional sambil tetap mengirim atlet ke ajang global.
Kebijakan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat roadmap olahraga nasional yang mengedepankan pembangunan karakter bangsa, prestasi atlet, dan diplomasi olahraga. Erick menegaskan bahwa olahraga Indonesia tidak berhenti meski menghadapi tekanan internasional, dan upaya pengiriman atlet tetap berjalan sesuai rencana.
Rekomendasi
.jfif)
