Mendagri Bertekad Kendalikan Harga Pangan untuk Jaga Inflasi 2026
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengendalian harga pangan sebagai prioritas utama untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional pada awal tahun 2026. Menurutnya, pengendalian harga pangan akan menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian negara.
Inflasi 2025 dan Tantangan yang Menghadang
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka inflasi pada bulan sebelumnya, yang berada di angka 2,72 persen.
Meski angka ini menunjukkan sedikit peningkatan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi masih berada di bawah batas aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3,5 persen. Namun, kenaikan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memberi dampak langsung terhadap perekonomian, terutama di kalangan masyarakat dengan penghasilan rendah.
Langkah Pengendalian Harga Pangan Sebagai Prioritas
Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta pada 27 Januari 2026, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengutamakan pengendalian harga pada komoditas pangan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Pengendalian harga beras, minyak goreng, telur, daging, dan ikan menjadi fokus utama, mengingat komoditas-komoditas ini merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
Tito juga menyoroti pentingnya menjaga harga emas perhiasan, yang saat ini tengah mengalami lonjakan harga akibat dinamika pasar global, yang telah mencapai hampir Rp 3 juta per gram. "Emas perhiasan kita tidak bisa dibendung, harga dunia sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan sektor yang lebih mendasar seperti pangan untuk mencegah gejolak harga yang lebih besar," ujarnya.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pengendalian Inflasi
Salah satu faktor yang dianggap mendukung keberhasilan pengendalian inflasi di bawah 3 persen sejauh ini adalah koordinasi yang rutin antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Tito menyebutkan bahwa pertemuan dan evaluasi rutin yang dilakukan setiap minggu memiliki dampak besar dalam menyusun strategi pengendalian harga yang lebih efektif. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor lain yang berpotensi memengaruhi inflasi, seperti sektor transportasi dan perawatan pribadi. Kenaikan permintaan yang signifikan pada sektor-sektor ini, terutama menjelang momentum Natal dan Tahun Baru, turut diperhatikan untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
Faktor Global yang Mempengaruhi Pengendalian Inflasi Domestik
Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, tetapi juga oleh pergerakan harga global yang sulit diprediksi. Kenaikan harga emas dan sejumlah komoditas lainnya menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri.
Meski begitu, pemerintah berusaha maksimal untuk mengurangi dampak fluktuasi harga global terhadap inflasi domestik. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa meskipun situasi global tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, pemerintah akan terus fokus pada langkah-langkah pencegahan yang dapat meminimalkan dampaknya.
Dengan pengendalian yang tepat pada sektor pangan dan upaya lainnya, diharapkan inflasi dapat dijaga tetap terkendali, dan daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.
Pentingnya Langkah Preventif untuk Ekonomi Nasional yang Stabil
Langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat meminimalkan dampak dari fluktuasi harga komoditas global dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Dengan fokus pada pengendalian harga pangan dan pengawasan terhadap sektor-sektor lain yang berisiko, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali, dan masyarakat tetap terlindungi dari gejolak ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2026.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, "Upaya kita adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak inflasi. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan stabil."
Dengan begitu, pengendalian inflasi dan harga pangan menjadi prioritas yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tahun 2026. Langkah preventif yang tepat dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa depan.
