Gubernur NTT Targetkan 5 Ribu Rumah Dibedah Sepanjang 2026
JAKARTA - Upaya memperbaiki kualitas hunian masyarakat terus menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama di daerah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan cukup tinggi
Program pembangunan dan perbaikan rumah dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga, karena tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah menyiapkan langkah besar dalam program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Program tersebut diwujudkan melalui kegiatan bedah rumah dalam skala besar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.
Baca JugaSPKLU Terbesar 2,7 MVA Resmi Beroperasi di Summarecon Bekasi
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa sebanyak 5.000 unit rumah di wilayahnya akan dibedah pada 2026. Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta.
“Dari 436 unit rumah pada 2025, naik menjadi 5.000 unit rumah di 2026. Ini lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak,” katanya di Kupang, Jumat terkait hasil pertemuannya dengan Menteri PKP.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan di provinsi kepulauan tersebut melalui peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Program bedah rumah meningkat signifikan
Pertemuan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pembangunan perumahan di NTT. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan secara intensif di wilayah tersebut.
Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah bedah rumah bagi masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak. Program ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 jumlah rumah yang dibedah hanya mencapai 436 unit, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 5.000 unit rumah.
Lonjakan tersebut mencerminkan peningkatan program hingga sekitar dua belas kali lipat atau setara dengan 1.200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Program perbaikan rumah tersebut akan dilaksanakan di berbagai wilayah yang tersebar di 21 kabupaten dan satu kota di Nusa Tenggara Timur.
Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman untuk ditinggali.
Dorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat
Selain program bedah rumah, pemerintah juga berupaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan.
Salah satu langkah yang didorong adalah implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar lima persen dengan jangka waktu pembayaran hingga tiga puluh tahun.
Skema ini diharapkan dapat membuka peluang kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh hunian layak.
Adapun sasaran program tersebut meliputi aparatur sipil negara dengan golongan rendah, anggota TNI dan Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau, masyarakat dari berbagai profesi tersebut diharapkan dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas.
Penataan kawasan kumuh dan pemberdayaan ekonomi
Selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga berencana melakukan penataan kawasan permukiman yang masih tergolong kumuh di sejumlah wilayah di NTT.
Program penataan kawasan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga dikombinasikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Permodalan Nasional Madani atau PNM yang menyediakan dukungan permodalan bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.
Melalui program yang terintegrasi tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi produktif.
Pendekatan pembangunan yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi ini dinilai penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah
Gubernur Melki Laka Lena juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui berbagai program pembangunan perumahan.
Menurutnya, perhatian dari pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi masyarakat NTT dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian besar bagi masyarakat miskin di NTT. Ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke Nusa Tenggara Timur.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.
Dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, pelaksanaan program pembangunan perumahan diharapkan dapat berlangsung efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait yang menunjukkan keseriusan berbagai pihak dalam memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap upaya penanganan kemiskinan di NTT dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Rekomendasi
