Indonesia Kirim 230 Ton Makanan Siap Saji untuk Jamaah Haji
JAKARTA - Besarnya jumlah jamaah haji asal Indonesia setiap tahun menjadikan penyelenggaraan ibadah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang cukup besar.
Berbagai kebutuhan jamaah, mulai dari transportasi hingga konsumsi, memerlukan dukungan logistik yang terencana dan terkoordinasi dengan baik.
Melihat potensi tersebut, pemerintah mendorong penggunaan produk nasional dalam penyediaan berbagai kebutuhan jamaah haji.
Baca JugaSPKLU Terbesar 2,7 MVA Resmi Beroperasi di Summarecon Bekasi
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengiriman bumbu pasta dan makanan siap saji atau ready to eat (RTE) yang diproduksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memberangkatkan lebih dari dua ratus ribu jamaah setiap tahunnya. Selain itu, terdapat sekitar dua juta jamaah umrah asal Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi setiap tahun.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah mengirimkan bumbu pasta dan makanan siap saji produksi nasional bagi jamaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini.
Sebanyak 230 ton bumbu pasta dan makanan RTE dikirim secara bertahap ke Arab Saudi sebagai bagian dari dukungan logistik bagi jamaah haji Indonesia pada 2026.
Pengiriman ini melibatkan sinergi sejumlah badan usaha milik negara yang bekerja sama dalam proses distribusi logistik. Pemerintah mendorong kolaborasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memberikan dukungan logistik haji dengan biaya yang efisien dan kompetitif.
Pengiriman logistik haji dilakukan secara bertahap
Pengiriman bumbu pasta dan makanan siap saji tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dapat memenuhi kebutuhan jamaah selama musim haji.
Pada tahap pertama, sebanyak 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE diterbangkan ke Arab Saudi. Proses pengiriman dilakukan mulai 2 April 2026 hingga 6 April 2026.
Selanjutnya, tahap pengiriman berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 29 April 2026 dengan total volume pengiriman mencapai 130 ton.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan logistik jamaah haji dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, penggunaan produk nasional juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi industri dalam negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pengiriman bumbu pasta dan makanan RTE tersebut merupakan langkah awal dari sinergi kementerian dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai pada tahun 2026.
“Ke depan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jamaah umrah sepanjang tahun yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sinergi BUMN dalam mendukung logistik jamaah
Pengiriman logistik haji tidak hanya melibatkan satu institusi, tetapi merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi antara berbagai pihak ini dinilai penting untuk membangun ekosistem logistik haji yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan sinergi yang baik, berbagai kebutuhan jamaah dapat dipenuhi dengan lebih optimal.
Selain pengiriman makanan, potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah juga mencakup berbagai sektor lain seperti perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.
Melalui penguatan ekosistem tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengambil posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah secara global.
Dengan demikian, tidak hanya kebutuhan jamaah yang terpenuhi, tetapi juga tercipta peluang ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Upaya pemerintah menjaga keseimbangan devisa
Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional.
Langkah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto untuk mengurangi arus keluar devisa atau cash outflow sekaligus meningkatkan arus masuk devisa atau cash inflow.
Data Neraca Pembayaran Indonesia menunjukkan bahwa defisit neraca jasa pada 2025 mencapai sekitar USD19,8 miliar. Salah satu kontributor terbesar dari defisit tersebut berasal dari sektor jasa transportasi.
Sebagian pengeluaran tersebut berkaitan dengan berbagai layanan yang digunakan oleh jamaah haji dan umrah Indonesia dari penyedia layanan asing.
Semakin besar porsi layanan logistik, konsumsi, dan transportasi haji yang dapat disediakan oleh perusahaan nasional, maka semakin besar pula potensi penghematan devisa yang dapat dicapai.
Langkah ini menjadi strategi penting bagi pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian nasional.
Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan BUMN perlu terus diperkuat untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih terintegrasi.
Melalui kerja sama tersebut, manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji tidak hanya dirasakan oleh jamaah, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas.
Penguatan ekosistem logistik haji diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi melalui berbagai sektor usaha yang terlibat dalam rantai nilai tersebut.
Selain mendukung pelaksanaan ibadah haji, sinergi ini juga diharapkan dapat berlanjut pada penyelenggaraan ibadah umrah yang berlangsung sepanjang tahun.
Berbagai layanan seperti katering, transportasi, perdagangan, hingga pengiriman oleh-oleh haji dan umrah berpotensi melibatkan lebih banyak penyedia jasa dari Indonesia.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa penguatan ekosistem haji menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kami menindaklanjuti pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji untuk bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, dan mulai saat ini ketika bicara haji dan umrah kita tidak hanya bicara aspek ritualnya saja,” kata Haryo.
Rekomendasi
